Isu dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akhirnya memberikan klarifikasi setelah pertanyaan tersebut dilontarkan langsung oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Mufti mengatakan isu tersebut ramai diperbincangkan masyarakat, namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah.
"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya Rp1,8 triliun. Kami mencoba mencari informasi, tapi tidak mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah," kata Mufti.
DPR Pertanyakan Harga Kipas Angin
Dalam rapat tersebut, Mufti juga menyoroti nilai anggaran yang dinilai cukup fantastis.
Ia mengaku sempat membandingkan harga kipas angin yang dijual di berbagai platform e-commerce. Menurutnya, kipas angin berdiri dari merek yang umum di pasaran dijual dengan harga sekitar Rp300 ribu hingga Rp338 ribu per unit.
Mufti berpendapat, jika pemerintah membeli dalam jumlah besar, seharusnya harga yang diperoleh bisa lebih murah dibanding harga eceran.
Bahkan, ia sempat melontarkan candaan terkait spesifikasi kipas angin yang dimaksud.
"Itu kipas angin standing. Hembusan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP," ujarnya yang disambut suasana rapat.
Menkop: Saya Tidak Tahu Pengadaan Itu
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ferry Juliantono menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pengadaan kipas angin sebagaimana yang ramai dibicarakan.
Ia menyebut proses pengadaan yang dimaksud bukan berada di bawah kewenangannya.
"Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Kalau pengadaannya bukan kami," kata Ferry.
Meski demikian, Ferry mencontohkan bahwa terdapat produk kipas angin industri dengan harga jauh lebih tinggi dibanding kipas angin rumah tangga.
Ia menyebut salah satu model Imatsu MDF yang menurutnya dijual dengan harga sekitar Rp11,4 juta per unit.
Namun, Ferry kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah produk tersebut berkaitan dengan isu yang beredar.
"Tapi saya enggak tahu persis," ujarnya.
Janjikan Sistem Pengadaan Lebih Transparan
Dalam kesempatan yang sama, Ferry mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa yang nantinya dapat diakses publik.
Melalui sistem tersebut, masyarakat disebut dapat memantau proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih secara lebih terbuka.
Menurut Ferry, dashboard tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat mengawasi penggunaan anggaran dalam program koperasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
