Kamis, 05 FEBRUARI 2026 • 18:36 WIB

Pemerintah Kembangkan Strategi Baru untuk Tangani Manipulasi Ekspor CPO

Author

Edi Hidayat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dugaan adanya praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) oleh sejumlah pengusaha melalui skema under-invoicing. Praktik ini diduga mengakibatkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun, yang menjadi perhatian pemerintah.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya menyoroti ketidakpuasan terhadap pengelolaan ekspor yang terjadi hingga kini dan menyatakan pentingnya pengawasan lebih ketat di sektor kepabeanan serta perpajakan.

Dugaan Praktik Under-Invoicing

Purbaya menjelaskan bahwa selama beberapa tahun, para pengusaha CPO diduga telah melakukan praktik manipulasi yang merugikan negara. Ia menegaskan, "Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar," yang menunjukkan aksi pemerintah dalam menindaklanjuti masalah ini.

Untuk menangani kebocoran penerimaan negara, pemerintah berharap dapat memperbaiki pengelolaan dividen dan instrumen keuangan lain. Namun, pengelolaan ini dianggap belum cukup untuk menutupi kekurangan yang ada.

Oleh karena itu, Purbaya menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat di sektor kepabeanan dan perpajakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya praktik manipulative seperti under-invoicing.

Modus Operandi Pengusaha

Menurut Menteri Keuangan, modus yang diterapkan oleh beberapa pengusaha adalah dengan mengekspor CPO ke negara tujuan, seperti Amerika Serikat, namun dilaporkan hanya sampai negara transit. "Yang dilaporin ke kita yang ke Singapura saja. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga yang di Amerika," ungkapnya.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perantara di Singapura memanfaatkan ketidakakuratan laporan untuk meraih keuntungan besar. Purbaya menekankan pentingnya deteksi awal untuk mencermati praktik-praktik curang ini.

Pemerintah kini mengandalkan sistem digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan data lintas negara, yang diharapkan dapat mengungkap praktik yang merugikan negara dengan lebih efisien.

Tindak Lanjut dan Harapan ke Depan

Purbaya juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah masih mendalami data transaksi, yang mungkin dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. "Studinya sudah clear. Ini sedang dihitung apakah data itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak," jelasnya.

Ia menyoroti bahwa pengusutan praktik serupa di sektor batu bara belum menunjukkan hasil yang optimal, sementara penindakan di sektor CPO menjadi fokus prioritas.

Harapan pemerintah bersandar pada perbaikan penerimaan negara tahun ini, yang diharapkan dapat tercapai melalui penguatan ekonomi dan penutupan celah kebocoran pajak serta bea cukai yang selama ini ada.