Prabowo Tegaskan Direksi BUMN Harus Bertanggung Jawab

Prabowo Tegaskan Direksi BUMN Harus Bertanggung Jawab

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait indikasi penyamaran kekayaan negara. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan rencananya untuk meminta Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Pemecatan Kompol Cosmas Kaju Gae Terkait Kematian Pengemudi Ojol

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato di Rapat Koordinasi Nasional di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2/2026). Prabowo juga menyoroti pengelolaan BUMN yang terpecah menjadi lebih dari seribu perusahaan, yang menurutnya menyebabkan ketidakefisienan.

Masalah Pengelolaan BUMN

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengelolaan BUMN yang terpecah menjadi 1.040 perusahaan. Ia menilai bahwa jumlah yang terlalu banyak membuat pengelolaan menjadi sulit dan tidak efisien.

Prabowo menekankan, "Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan," menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pimpinan BUMN yang sebelumnya menjabat.

Ia juga menganggap peningkatan jumlah perusahaan ini sebagai indikasi masalah serius dalam pengelolaan aset negara yang seharusnya dikelola dengan lebih baik. Pengelolaan yang baik adalah kunci untuk memaksimalkan potensi BUMN.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Kembali Bekerja di Kantor Setelah Pencabutan Instruksi WFH

Investigasi oleh Kejaksaan

Peringatan tegas Prabowo diiringi ancaman untuk melakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan. "Siap-siap kau dipanggil kejaksaan," tegasnya, menunjukkan bahwa tindakan akan diambil bagi yang dianggap melanggar hukum.

Ia menambahkan, "Kan mereka itu ngejek, ‘Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja’ oiya? Tunggu aja panggilan. Lo jangan nantang gue lo!" Ini mencerminkan seriusnya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola BUMN.

Kepastian tindakan hukum ini diharapkan bisa mendorong direksi untuk lebih bertanggung jawab atas pengelolaan yang mereka pimpin.

Kehadiran Badan Pengelola Investasi

Pernyataan tersebut juga bertepatan dengan peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang kini memiliki nilai aset sebesar US$1 triliun. Prabowo optimis bahwa badan ini akan membantu dalam pengelolaan kekayaan negara.

Ia berharap BPI dapat menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam investasi publik serta mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh negara.

Kolaborasi antara kementerian terkait juga sangat diharapkan untuk memaksimalkan potensi yang ada, serta menjawab semua tantangan pengelolaan BUMN di masa depan.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Insiden Perampokan Rumah Uya Kuya