Konflik Kepengurusan di PB Muay Thai Indonesia Mengancam Karier 1.200 Atlet

Konflik Kepengurusan di PB Muay Thai Indonesia Mengancam Karier 1.200 Atlet

Dunia bela diri Indonesia sedang mengalami ketegangan akibat konflik kepengurusan di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet kini terjebak dalam ketidakpastian yang disebabkan oleh dualisme organisasi yang terus berlangsung.

Baca juga: Komnas HAM Temukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online

Sebagian besar atlet merasa dirugikan oleh situasi ini, dan tekanan administratif serta intimidasi juga mulai mengganggu mental mereka. Para pengurus di kubu yang proaktif tidak tinggal diam dan ingin mencari solusi sebelum keadaan semakin memburuk.

Perselisihan Legalitas dan Pengangkatan PLT

Ketentuan kepengurusan di PBMI sedang diperdebatkan, terutama mengenai pelantikan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi. Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal dari kepengurusan versi Ketua Umum Farel Alfaret, menyoroti bahwa pelantikan ini terjadi tanpa adanya proses pencabutan SK kepengurusan yang lama.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lutfi menekankan bahwa pembekuan pengurus daerah tanpa surat peringatan atau rapat transparan bertentangan dengan prinsip organisasi yang seharusnya berjalan sesuai aturan.

Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Liverpool Pecahkan Rekor Transfer Liga Inggris

Dampak pada Atlet dan Keluarga

Ketidakpastian kepengurusan ini tidak hanya berimplikasi pada administrasi, tetapi juga berdampak pada mental dan kinerja atlet. Perwakilan orang tua atlet melaporkan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu, yang merusak konsentrasi para atlet.

Stres dan ketegangan psikologis yang dialami atlet dapat merugikan prestasi Muay Thai Indonesia di level internasional. Kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal kini mendesak perlunya audiensi terbuka untuk menuntut transparansi dalam status atlet.

"Kondisi psikologis atlet yang tertekan dikhawatirkan akan merusak prestasi Muay Thai Indonesia di kancah internasional," tambah Lutfi, yang menekankan pentingnya stabilitas mental dalam olahraga.

Rencana Langkah Politik dan Audiensi di DPR

Meskipun menunggu respons dari KONI dan Kemenpora, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal memiliki rencana untuk mengambil langkah politik. Jika perlakuan terhadap suara mereka tak kunjung adil, mereka berencana mengajak anggota legislatif dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi X DPR RI.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Saat ini, pengurus daerah dari berbagai provinsi, termasuk Papua dan DKI Jakarta, bersatu untuk menuntut keadilan bagi atlet Muay Thai yang telah mengorbankan banyak hal demi olahraga ini.

Baca juga: Kericuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Tindakan Massa