Mahindra Belum Terima Kabar Resmi soal Penundaan Impor Pick Up ke Indonesia

Mahindra Belum Terima Kabar Resmi soal Penundaan Impor Pick Up ke Indonesia

Mahindra, produsen otomotif asal India, menginformasikan bahwa mereka belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait permintaan penundaan impor pick up Scorpio ke Indonesia.

Baca juga: Pemecatan Kompol Cosmas Kaju Gae Terkait Kematian Pengemudi Ojol

Langkah ini diambil di tengah berbagai respons negatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait rencana impor yang berpotensi membahayakan industri otomotif lokal.

Klarifikasi Mahindra Terkait Pesanan Ekspor

Mahindra mengungkapkan bahwa sampai saat ini, mereka belum melakukan komunikasi dengan pihak Indonesia terkait isu penundaan impor. Dalam rilis resmi mereka yang dikeluarkan pada 3 Maret 2026, perusahaan tersebut menegaskan bahwa pesanan mereka untuk ekspor merupakan yang terbesar yang pernah diterima, sebanyak 35.000 unit.

Pesanan ini merupakan bagian dari kerjasama dengan Agrinas Pangan Nusantara, yang telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30 persen dari total nilai pesanan, yaitu Rp 24,66 triliun. Jumlah uang muka yang dibayarkan mencapai Rp 7,39 triliun, menandakan komitmen serius dari pihak Agrinas.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan, "Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30% dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli,". Klarifikasi ini menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas dalam transaksi semacam ini.

Baca juga: Kunto Aji Menyuarakan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Harapan Masyarakat

Reaksi Negatif terhadap Rencana Impor

Rencana impor pick up dari India tidak lepas dari kritik yang mengemuka. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa penting untuk menunda rencana impor 105.000 mobil dari India, terutama dalam konteks program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ia juga menambahkan bahwa penundaan tersebut sebaiknya didiskusikan lebih mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke luar negeri, menandakan adanya keprihatinan yang cukup besar di kalangan legislator mengenai dampak impor terhadap industri otomotif lokal.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut memberikan suara menolak rencana ini, mencemaskan bahwa impor kendaraan utuh akan menghambat pertumbuhan industri otomotif dalam negeri dan bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mendorong industrialisasi.

Kepentingan Ekonomi dan Industry Otomotif

Ketika membahas rencana impor tersebut, banyak pengusaha di sektor otomotif mengekspresikan kekhawatiran yang signifikan. Mereka menilai bahwa jika rencana impor ini terus berjalan, bisa menghancurkan industri otomotif yang sedang berkembang di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, mengimbau agar rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dibatalkan. Ia menegaskan, "Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,".

Permintaan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di kalangan pelaku industri otomotif di Indonesia, di tengah persaingan global yang semakin ketat dan dorongan untuk mendukung produk lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional.

Baca juga: Mahasiswa Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran pada 2 September 2025