KPK Ungkap Tambang Emas Ilegal di Lombok yang Libatkan WNI China

KPK Ungkap Tambang Emas Ilegal di Lombok yang Libatkan WNI China

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengungkap penemuan tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Aktivitas ini diduga melibatkan warga negara China dengan modus seolah-olah merupakan tambang rakyat lokal.

Baca juga: Desta Paparkan Tuntutan Rakyat untuk Keadilan dalam Pemilu 2024

Lokasi tambang berada dekat Sirkuit Internasional Mandalika yang baru-baru ini menggelar ajang balapan bergengsi. Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa praktik penambangan ilegal ini berjalan secara masif di NTB.

Penemuan Tambang Emas Ilegal di Lombok

Pada 4 Oktober 2024, Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengonfirmasi penemuan tambang emas ilegal di Sekotong, NTB. Ia menyebutkan, 'Saya dapat laporan di bulan Agustus, ada pembakaran basecamp emas. Ada tambang emas di yang diisi orang-orang China.'

Dian mengungkapkan bahwa tambang ini cukup mengejutkan sebab baru diketahui beroperasi di Pulau Lombok, tidak jauh dari Mandalika. Ia memperkirakan bahwa aktivitas ilegal ini bisa menghasilkan hingga 3 kg emas dalam sehari.

Baca juga: Olah TKP Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni, Polisi Kembalikan Beberapa Barang

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Aktivitas penambangan ilegal ini diperkirakan telah berlangsung sejak 2021 dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp90 miliar per bulan. Dian Patria menjelaskan, 'Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Belum lagi yang di Lantung dan Dompu, berapa itu per bulannya?'

Sumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 26 titik tambang ilegal di Sekotong dengan total lahan mencapai 98,16 hektare. Aktivitas ini berpotensi merugikan negara karena tidak membayar pajak, royalti, ataupun iuran tetap.

Penyelidikan KPK dan Korupsi

KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan tambang di Lombok. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan, 'Benar sedang menangani perkara (tambang di Lombok) dimaksud.'

Di sisi lain, penggunaan alat berat dan bahan kimia yang diduga berasal dari China berpotensi mencemari lingkungan. Dian Patria mengingatkan, 'Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat.'

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Demo Sehari Sebelum Aksi