Selasa, 14 APRIL 2026 • 19:31 WIB

Rencana 'War' Tiket Haji Belum Jelas, Menhaj Berikan Penjelasan

Author

Edi Hidayat

Rencana War Tiket Haji Belum Jelas, Menhaj Berikan Penjelasan Rencana 'War' Tiket Haji Belum Jelas, Menhaj Berikan Penjelasan

Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai 'war' tiket haji masih sebatas wacana dan belum ada keputusan pasti.

Calon jemaah diharapkan tidak perlu khawatir mengenai antrean mereka, pasalnya isu ini masih dalam tahap diskusi dan evaluasi.

Wacana 'War' Tiket Haji dan Tantangan Antrean

Moch. Irfan Yusuf menyatakan bahwa rencana 'war' tiket haji muncul sebagai respons terhadap antrean calon jemaah yang sangat panjang. 'Kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini,' ungkap Irfan seusai rapat kerja.

Ia menjelaskan bahwa ide tersebut bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif bagi calon jemaah yang menunggu dengan harapan berangkat ke Tanah Suci. Namun, skema ini masih memerlukan pembahasan dan masukan dari berbagai pihak sebelum bisa diterapkan.

Sebelum melangkah lebih jauh, Menhaj juga menekankan pentingnya pertemuan dengan stakeholder terkait untuk memperjelas konsep dan implementasi dari ide ini. 'Banyak hal, banyak stakeholder yang harus kita bicarakan,' tambahnya.

Respons Legislator terhadap Usulan Skema Baru

Beberapa anggota legislatif yang berfokus pada isu agama dan sosial menyampaikan kritik mengenai wacana ini. Menhadapi kritik tersebut, Irfan tetap bersikap terbuka untuk perbincangan lebih lanjut, meskipun mengakui bahwa istilah 'war tiket' mungkin perlu direvisi.

'Cuma mungkin istilahnya bukan war tiket atau apalah istilahnya,' ujarnya, menegaskan bahwa pilihan kata yang tepat sangat penting agar tidak menimbulkan salah paham di kalangan masyarakat.

Meskipun tidak bisa menjanjikan bahwa skema baru ini akan terlaksana dalam waktu dekat, Menhaj berkomitmen untuk mempercepat prosesnya agar dapat memberikan langkah yang lebih baik bagi calon jemaah.

Negosiasi Kuota Haji dengan Arab Saudi

Moch. Irfan Yusuf juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sudah terlibat dalam diskusi dengan pemerintah Arab Saudi mengenai pengaturan kuota haji dengan negara-negara tetangga. Hal ini merupakan usulan dari anggota Komisi VIII.

'Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi sepertinya masih belum welcome dengan pola ini,' jelasnya, menunjukkan tantangan dalam negosiasi seperti ini.

Menhaj akan terus mencari cara untuk bernegosiasi demi mempertimbangkan pengaturan kuota haji yang lebih baik, sekaligus memberikan kesempatan lebih banyak bagi calon jemaah.