Jumat, 06 MARET 2026 • 10:10 WIB

Prabowo Berhati-hati dalam Menentukan Sikap Terhadap Dewan Perdamaian

Author

Edi Hidayat

Presiden Prabowo Subianto memilih untuk tidak terburu-buru dalam keputusan mengenai keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) di tengah ketegangan yang terjadi di Timur Tengah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa Prabowo ingin mengeksplorasi semua kemungkinan untuk merundingkan perdamaian sebelum memutuskan untuk keluar dari BoP.

Strategi Indonesia di BoP

Nusron Wahid menekankan bahwa BoP merupakan satu-satunya forum strategis yang diharapkan dapat digunakan untuk membahas isu perdamaian di kawasan tersebut.

Prabowo mempertanyakan potensi kontribusi Indonesia jika tidak ada forum lain yang bisa diakses untuk upaya damai. Ia mempertanyakan, 'Jika ada yang mendesak kita keluar dari BoP, lalu di mana kita berunding untuk menciptakan perdamaian?'

Nusron menambahkan, 'Karena itu, Indonesia bersama delapan negara lainnya bersepakat untuk menggunakan forum ini. Ini adalah ikhtiar menuju perdamaian yang penting untuk dicoba.'

Respons terhadap Desakan Masyarakat

Dalam situasi yang terus berkembang ini, Nusron menjelaskan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang meminta agar Indonesia meninggalkan BoP.

Ia berpendapat, 'Pemerintah tidak anti kritik. Kami mencermati keadaan dan akan membuktikan bahwa diplomasi adalah cara terbaik untuk menciptakan perdamaian.'

Nusron juga menambahkan pentingnya pendekatan rasional, 'Kami tidak ingin terbawa emosi, tetapi ingin melihat hasil nyata dari usaha diplomasi ini, bukannya mengandalkan peperangan.'

Desakan Keluar dari BoP

Desakan untuk menarik diri dari BoP semakin kencang setelah serangan AS dan Israel yang menewaskan sejumlah tokoh penting Iran pada 28 Februari 2026.

Serangan tersebut dianggap mencerminkan kurangnya komitmen BoP dalam mencapai perdamaian dan stabilitas. Dalam konteks ini, beberapa pihak menilai lembaga yang dipimpin Presiden Donald Trump itu sebagai 'omong kosong' dan tidak efektif.

Sementara itu, BoP diakui sebagai alternatif untuk Dewan Keamanan PBB, dengan tujuan misi ambisius untuk menangani konflik seperti yang terjadi di Gaza.