Skandal Korupsi di Pemkab Pekalongan: Bupati Fadia Arafiq Terjerat Kasus Pengadaan

Skandal Korupsi di Pemkab Pekalongan: Bupati Fadia Arafiq Terjerat Kasus Pengadaan

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, kini menghadapi masalah serius setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Baca juga: Penangkapan Direktur Lokataru: Kritikan Mengalir dari Komnas HAM dan DPR

Diduga bersama anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff, mereka berusaha memenangkan perusahaan keluarga, PT RNB, dalam sejumlah proyek yang berpotensi merugikan negara.

Dugaan Intervensi dalam Pengadaan

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Fadia Arafiq telah melakukan intervensi kepada kepala dinas agar perusahaan milik keluarganya, PT RNB, diprioritaskan dalam pengadaan.

Intervensi ini berlangsung melalui anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff, yang juga merupakan anggota DPRD, serta beberapa orang dekat mereka.

Asep menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat perusahaan lain yang menawarkan harga lebih rendah, tetap saja PT RNB yang dipilih, berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

Baca juga: Mahasiswa Bertemu Pimpinan DPR: Tuntut Investigasi dan Transparansi Tunjangan

Prosedur Pengadaan yang Melanggar Aturan

Dalam sebuah konferensi pers, Asep mengungkapkan kewajiban setiap dinas untuk menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal proses pengadaan.

Hal ini memberikan keuntungan tidak adil bagi perusahaan tersebut dan melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa.

Selama tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek-proyek di Pemkab Pekalongan dengan menyelesaikan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah dan 3 RSUD.

Kerugian Finansial dan Pembagian Keuntungan

Dari total transaksi senilai Rp46 miliar yang dialokasikan untuk PT RNB, hanya sekitar Rp22 miliar yang digunakan untuk membayar gaji pegawai outsourcing.

Sekitar Rp19 miliar sisanya diduga dinikmati oleh keluarga Bupati, menunjukkan adanya praktik pembagian keuntungan yang tidak wajar.

Fadia Arafiq diduga telah mengatur distribusi uang ini melalui grup komunikasi bernama 'Belanja RSUD', yang menunjukkan adanya upaya sistematis dalam pengelolaan korupsi.

Baca juga: Calvin Verdonk Hampir Bergabung dengan Lille, Klub Terkenal Prancis yang Penuh Talenta