Kamis, 26 FEBRUARI 2026 • 21:25 WIB

Tren Global: Strategi Trump dalam Menguasai Data Internasional

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintahan Presiden Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan perintah yang berpotensi membuat hubungan internasional dalam bidang digital semakin tegang. Dokumen tersebut menjadi fokus perhatian karena berisi instruksi kepada diplomat AS untuk melobi kebijakan pengelolaan data yang lebih fleksibel di seluruh dunia.

Ditetapkan pada 18 Februari 2026, dokumen ini menunjukkan posisi pemerintahan AS yang menolak regulasi ketat dari negara lain, terutama yang terkait dengan kedaulatan data dan pengelolaan informasi pribadi.

Kebijakan Data Internasional yang Kontroversial

Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, diplomat AS didorong untuk berbicara kepada negara lain agar tidak memberlakukan aturan ketat terhadap pengelolaan data warga. Pemerintahan Trump beranggapan bahwa kedaulatan data negara lain dapat mengganggu arus data global serta meningkatkan risiko keamanan siber.

Kebijakan ini secara eksplisit menekankan perlunya regulasi yang lebih longgar, sehingga perusahaan teknologi asal AS dapat beroperasi tanpa kendala dari negara lain. Para pejabat meyakini bahwa pengelolaan data yang fleksibel akan mempermudah perusahaan dalam menjalankan operasional global.

Dampak Aturan Eropa terhadap Perusahaan Teknologi AS

Sejak diberlakukannya General Data Protection Regulation (GDPR) oleh Uni Eropa, banyak perusahaan teknologi Amerika yang berhadapan dengan tantangan hukum baru terkait perlindungan data pribadi. Regulasi ini membatasi transfer data warga Eropa yang berdampak pada banyak layanan berbasis teknologi yang beroperasi di pasar global.

Denda yang signifikan telah dijatuhkan pada beberapa raksasa teknologi AS sebagai akibat dari pelanggaran terhadap regulasi GDPR. Hal ini menambah beban bagi perusahaan-perusahaan dalam hal kepatuhan hukum saat beroperasi di Eropa, di tengah meningkatnya tekanan dari regulator yang mengkhawatirkan masalah privasi dan pengawasan.

Strategi Global dan Tantangan dari China

Dokumen diplomatik yang dikeluarkan juga merujuk pada meningkatnya kontrol dari China dalam pengelolaan data. Kebijakan penyimpanan dan transfer data yang ketat di China telah menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara lain, terutama AS, yang menginginkan kebebasan dan kemudahan dalam arus data.

China berupaya memanfaatkan proyek infrastruktur teknologi untuk memperkuat pengaruhnya melalui penerapan kebijakan data yang restriktif. Sementara itu, diplomat AS diinstruksikan untuk mendukung forum Global Cross-Border Privacy Rules, yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan data internasional sambil tetap melakukan perlindungan privasi.