Rabu, 25 FEBRUARI 2026 • 15:08 WIB

Polri Fokus Kembangkan Jaringan Internasional Kasus Penjualan Bayi

Author

Fiddy Anggriawan

Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Bareskrim Polri mengungkapkan potensi pengembangan investigasi penjualan bayi hingga ke jaringan internasional. Hal ini bisa terjadi jika ada bukti keterlibatan pihak asing dalam kasus ini.

Saat ini, Bareskrim telah menetapkan 12 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang, dengan fokus awal di dalam negeri yang bisa berlanjut ke skala global.

Pengembangan Kasus Penjualan Bayi

Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak, Brigjen Pol Nurul Azizah, menegaskan bahwa meski saat ini fokus pada nasional, ada kemungkinan untuk melibatkan pihak luar. "Kami masih pada posisi nasional. Namun demikian, anggota kami tetap mengembangkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini juga lintas negara," katanya.

Dalam keterangannya, Nurul menyebutkan bahwa pengembangan kasus ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, dari dalam dan luar institusi Polri. "Tentu kami berkolaborasi tidak hanya secara eksternal namun juga secara internal... untuk melakukan yang namanya patroli siber," ujar Nurul.

Penangkapan dan Modus Operandi

Bareskrim Polri telah mengidentifikasi dua kelompok dalam kasus ini. Kelompok perantara terdiri dari perempuan yang menjual bayi di berbagai wilayah seperti Bali, Kepri, dan Jabodetabek.

Di sisi lain, kelompok orang tua berperan sebagai penyedia bayi yang akan dijual. Beberapa nama yang terlibat di antaranya NH, LA, dan S, yang melakukan penjualan bayi di lokasi-lokasi strategis. "Aksi ini dilakukan sejak tahun 2024," tambah Nurul.

Jaringan ini memanfaatkan media sosial sebagai alat transaksi, dengan TikTok dan Facebook menjadi platform utama untuk menjangkau calon korban dan pembeli. "Modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos," kata Nurul.

Sanksi Hukum yang Dihadapi

Para tersangka terancam dengan berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan perdagangan orang. Misalnya, mereka bisa dikenakan pasal 76F juncto Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara antara 3 hingga 15 tahun serta denda Rp60 juta hingga Rp300 juta.

Selain itu, tersangka juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukum yang sama. Polri berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap modus yang digunakan oleh para pelaku, termasuk koordinasi dengan pihak perbankan dan ahli pidana.