Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar: Gubernur Kaltim Beri Penjelasan
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjelaskan rincian anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Ia menegaskan, pengadaan ini bertujuan untuk menjaga efektivitas kerja dan marwah daerah.
Baca juga: Timnas Indonesia U-23 Tahan Imbang 0-0 Melawan Laos di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Pernyataan ini diungkap setelah Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa keputusan pengadaan telah melalui pertimbangan matang, mempertimbangkan kebutuhan operasional dan kondisi geografis wilayah.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, merinci bahwa mobil yang akan diadakan adalah SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Menurutnya, kendaraan ini dirancang agar mampu menghadapi medan berat yang sering dijumpai di Kalimantan Timur.
Sri menjelaskan, mobil operasional ini sangat penting agar Gubernur bisa memantau serta menyelesaikan masalah daerah secara langsung. 'Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok,' tuturnya.
Ia menambahkan, 'Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan.'
Baca juga: Kasus Brimob Melindas Pengemudi Ojek Online Masuki Jalur Pidana
Rudy Mas'ud juga mengklarifikasi bahwa hingga saat ini, dirinya belum mendapatkan mobil dinas dari pemerintah provinsi. 'Berkenaan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya,' tegasnya.
Gubernur menjelaskan bahwa ia saat ini menggunakan mobil pribadinya dan penegasan terkait pengadaan mobil dinas adalah untuk menjaga marwah daerah. 'Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global,' ia menjelaskan.
Ia juga mengingatkan, 'Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya? Kita jaga marwahnya Kaltim.'
Dari informasi situs Sirup Inaproc, rencana pengadaan kendaraan dinas ini didanai dari APBD 2026. Rencananya termasuk pembelian satu unit jip 4x4 dengan kapasitas mesin 3.346 cc solar.
Pengadaan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Mei 2026 dengan metode e-purchasing. Estimasi anggaran untuk pengadaan ini mencapai sekitar Rp 2,9 miliar.
Rudy Mas'ud kembali menekankan pentingnya kualitas kendaraan, berkata, 'Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri.'
Baca juga: Kunto Aji Bicarakan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Masyarakat
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: