Minggu, 22 FEBRUARI 2026 • 15:11 WIB

Reformasi Polri Menuju Tahap Akhir: Laporan Akan Dikirim ke Presiden Prabowo

Author

Fiddy Anggriawan

Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kini tengah berada di fase akhir penyusunan laporan untuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut sedang difinalisasi dan akan menguraikan reformasi yang diperlukan untuk Polri.

Urgensi Reformasi Polri

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa KPRP akan mengeksplorasi berbagai unsur krusial terkait perbaikan citra Polri, termasuk metode rekrutmen, pendidikan, serta disiplin dan pengawasan.

Lembaga ini dibentuk atas inisiatif Presiden Prabowo dan diisi oleh sepuluh anggota yang dilantik pada 7 November 2025, di mana Jimly Asshidique menjabat sebagai ketua.

Di antara anggota, terdapat tokoh-tokoh penting seperti Mahfud MD dan sejumlah mantan Kapolri yang membawa pengalaman luas dalam kepolisian.

Rencana Kerja KPRP

Jimly Asshidique menyatakan harapannya agar KPRP bisa beroperasi secara maksimal meski tidak diberikan deadline yang ketat untuk menyusun laporan.

Ia menekankan, 'Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,' yang menunjukkan bahwa proses kerja akan bersifat fleksibel.

Selain itu, komite ini akan berkolaborasi dengan tim reformasi internal Polri yang telah dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan integrasi inisiatif reformasi.

Audiensi dengan Masyarakat

Sejak didirikan, KPRP sudah melakukan audiensi dengan sejumlah elemen masyarakat, salah satunya dengan Gerakan Nurani Bangsa yang dipimpin Sinta Nuriyah Wahid.

Jimly Asshidique menambahkan bahwa hasil temuan tim mereka bisa berujung pada perubahan peraturan atau undang-undang jika diperlukan.

Ia menjelaskan, 'Artinya kita masih terbuka, nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang.'