Kamis, 19 FEBRUARI 2026 • 13:42 WIB

Penggerebekan Pabrik Mi di Garut: Temukan Formalin dan Boraks dalam Proses Produksi

Author

Fiddy Anggriawan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat baru-baru ini menggerebek sebuah pabrik mi di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut pada 19 Februari 2026. Pabrik tersebut diduga menggunakan bahan kimia berbahaya, yakni formalin dan boraks, dalam proses produksi.

Kegiatan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa praktik tidak sehat ini sudah dilakukan selama sembilan bulan.

Penyelidikan yang Mengungkap Kasus

Dirreskrimsus Polda Jabar, AKBP Dr. Wirdhanto Hadicaksono, mengungkapkan bahwa kasus ini muncul berkat informasi dari masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa praktik penggunaan bahan kimia berbahaya ini sudah dimulai sejak Juli 2025.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan beberapa jenis bahan tambahan pangan terlarang, termasuk formalin dan boraks, dalam produk mi yang dihasilkan pabrik tersebut. Pemilik pabrik, yang dikenal dengan inisial WK, ditetapkan sebagai tersangka dan memiliki catatan kriminal sebelumnya yang sama.

Proses Produksi yang Tidak Higienis

Operasi penggerebekan berlangsung di sebuah gudang yang dulunya merupakan kandang ayam di Kampung Cirorek, Desa Karyamekar. Tempat tersebut dinilai sangat tidak higienis, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

Selain itu, diketahui bahwa WK telah berpindah lokasi produksi hingga lima kali di Kabupaten Garut, yang menunjukkan usaha untuk menghindari perhatian aparat. Saat penggerebekan, lima pekerja juga terlibat dalam proses produksi yang sedang berlangsung.

Bahan Berbahaya dengan Dampak Kesehatan

Dalam proses produksinya, WK menggunakan campuran yang disebut 'air adonan'. Campuran ini terdiri dari air, formalin, boraks, garam, dan pewarna makanan, yang digunakan untuk membuat mi lebih kenyal dan tahan lama, meskipun jelas berbahaya bagi kesehatan.

Penggunaan bahan kimia ilegal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan. Pihak kepolisian meminta pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang ada dan mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap produk pangan yang tidak memenuhi standar.