Rabu, 28 JANUARI 2026 • 11:46 WIB

Penembakan Agen Imigrasi di Minneapolis Memicu Gelombang Protes dan Kecaman

Author

Fiddy Anggriawan

Insiden penembakan oleh agen imigrasi federal di Minneapolis kembali menyeruak setelah Alex Pretti, seorang perawat ICU, tewas pada 24 Januari 2026. Penembakan ini juga menimpa seorang warga sipil, Renee Good, sebelumnya, menciptakan kemarahan publik dan demonstrasi luas.

Pemerintah AS, melalui Gedung Putih, menyampaikan klaim bahwa Presiden Donald Trump tidak ingin melihat siapapun terluka. Namun, protes yang besar menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan agen imigrasi.

Tragedi di Minneapolis

Alex Pretti, yang berusia 37 tahun, ditembak oleh agen imigrasi dalam situasi kontroversial. Video kejadian menunjukkan bahwa Pretti tidak sedang memegang senjata, melainkan ponsel saat berinteraksi dengan petugas.

Kematian Pretti kembali memunculkan emosi publik dan skeptisisme tentang kebijakan penegakan hukum imigrasi yang berlaku. Banyak yang mempertanyakan tindakan agen imigrasi yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Pernyataan Gedung Putih

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kejadian ini. Ia menekankan, "Tidak ada seorang pun di Gedung Putih, termasuk Presiden Trump, ingin melihat orang-orang terluka atau terbunuh di jalanan Amerika."

Leavitt juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Pretti, tetapi menegaskan bahwa kebijakan deportasi terhadap imigran ilegal yang berpotensi berbahaya akan tetap dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mundur meski menghadapi kritik.

Tanggapan dan Kritikan dari Publik dan Politisi

Kritik terhadap Gedung Putih kian meruncing, terutama dari anggota Partai Demokrat yang menilai tindakan pemerintah abai pada keselamatan warga sipil. Mereka menuntut kejelasan mengenai insiden ini dan kebijakan imigrasi yang ada.

Leavitt merespon dengan menyalahkan para pemimpin Partai Demokrat atas kerusuhan yang terjadi, mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai risiko yang dihadapi petugas penegak hukum.