Rabu, 21 JANUARI 2026 • 14:26 WIB

Pentingnya Kriteria untuk Melapor SPT Tanpa Coretax di Indonesia

Author

Fiddy Anggriawan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan bagi beberapa wajib pajak untuk melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam format kertas. Ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, walaupun sistem Coretax telah diterapkan.

Ada tujuh kriteria yang memungkinkan individu tertentu untuk masih menggunakan metode pelaporan konvensional. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memperhatikan kesiapan dan karakteristik wajib pajak.

Kebijakan Pelaporan SPT di Era Coretax

Sistem Coretax diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan administrasi perpajakan. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap membuka ruang bagi wajib pajak yang kesulitan beradaptasi dengan sistem baru.

Peraturan Nomor PER-11/PJ/2025 memungkinkan pelaporan SPT baik dalam bentuk dokumen elektronik maupun formulir kertas. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memfasilitasi pelaporan pajak.

Kriteria Wajib Pajak yang Boleh Melapor Menggunakan Kertas

Terdapat tujuh kriteria yang ditetapkan Ditjen Pajak untuk melaporkan SPT dalam bentuk kertas. Kriteria ini termasuk individu yang belum pernah melapor secara elektronik dan wajib pajak pribadi.

Mereka yang mengajukan SPT dengan status nihil atau kurang bayar, serta terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, juga diperbolehkan menggunakan formulir kertas. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengalaman dan status wajib pajak.

Proses Penerimaan SPT Kertas dan Integrasinya dengan Coretax

Meski Coretax sudah diterapkan, proses penerimaan SPT dalam bentuk kertas masih berlangsung. Saat dokumen diserahkan, petugas akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SPT.

Jika SPT dinyatakan lengkap, bukti penerimaan akan dikeluarkan pada hari yang sama. Sebaliknya, jika ada kekurangan, dokumen akan dikembalikan kepada wajib pajak dengan lembar penelitian.