Kamis, 15 JANUARI 2026 • 13:07 WIB

Gaza Memasuki Fase Baru dalam Gencatan Senjata

Author

Fiddy Anggriawan

Utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menginformasikan bahwa fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza sudah dimulai pada Rabu lalu.

Fase ini bertujuan untuk fokus pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi menyeluruh di wilayah Gaza.

Menuju Demiliterisasi dan Revitalisasi Gaza

Steve Witkoff, utusan khusus AS, menjelaskan bahkan lebih lanjut bahwa 'Fase Kedua membentuk pemerintahan transisi teknokratis Palestina di Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan memulai demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza secara penuh, terutama pelucutan senjata semua personel yang tidak sah.'

Pemerintah AS berharap bahwa kelompok Hamas akan menaati perjanjian gencatan senjata dan bertindak kembali dengan memulangkan sandera yang masih tersisa.

Witkoff juga menekankan, 'Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius,' menunjukkan betapa pentingnya komitmen ini.

Dukungan Terhadap Pemerintahan Transisi

Kelompok-kelompok Palestina telah menyatakan dukungan untuk pembentukan badan pemerintahan transisi di Gaza, berharap langkah ini segera terlaksana.

Dalam pertemuan di Kairo, terjadi diskusi atas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintahan di Gaza.

Laporan dari Al-Qahera News menyebutkan, kelompok-kelompok tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga badan transisi dapat mengelola layanan publik dengan efektif.

Situasi Gaza Pasca Gencatan Senjata

Masyarakat Palestina mengklaim bahwa Israel sering melanggar gencatan senjata yang seharusnya berlaku, yang menyebabkan lebih dari 71.000 kematian sejak konflik dimulai.

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa hampir 450 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 1.200 lainnya terluka akibat serangan yang terjadi setelah gencatan senjata.

Di sisi lain, Israel tampaknya menolak untuk membuka penyeberangan Gaza, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen serta pengiriman bantuan kemanusiaan.