Rapat Kementerian Keuangan: Fokus pada Perlindungan Pasar dan Pengawasan Barang Ilegal

Rapat Kementerian Keuangan: Fokus pada Perlindungan Pasar dan Pengawasan Barang Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengadakan rapat penting di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta, membahas perlindungan pasar domestik dan pengawasan barang ilegal. Rapat yang diadakan pada Selasa (9/12/2025) ini dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.

Baca juga: Mahasiswa Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran pada 2 September 2025

Diskusi bertujuan mengatasi masalah peredaran barang ilegal di Indonesia yang merupakan perhatian utama Purbaya. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan perekonomian domestik melalui pengawasan yang ketat.

Perlindungan Pasar Domestik

Dalam rapat tersebut, Purbaya menegaskan perlunya sistem pengawasan yang terintegrasi untuk menjaga pasar domestik dari peredaran barang ilegal. "Perlindungan pasar domestik terus menjadi perhatian utama," tulis akun resmi Instagram @menkeuri.

Salah satu fokus dari diskusi adalah meningkatnya peredaran barang ilegal serta praktik curang dalam impor, seperti underinvoicing. Menurut Purbaya, masalah ini harus ditangani dengan serius agar tidak merugikan perekonomian domestik.

Pengawasan langsung terhadap aktivitas impor dan ekspor direncanakan mulai diterapkan pada Maret 2026. "Kebijakan ini akan diterapkan supaya para pejabat bea cukai di daerah tidak dapat meloloskan barang ilegal tanpa terdeteksi," ungkap Purbaya.

Baca juga: Keamanan dan Manfaat Lari Malam: Yang Perlu Diketahui

Target Transformasi Direktorat Jenderal Bea Cukai

Transformasi kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi salah satu fokus utama Purbaya. Ia menargetkan pencapaian dalam waktu satu tahun ke depan.

Purbaya mengingatkan tentang kemungkinan penarikan pegawai jika kinerja tidak membaik, dengan tegas menyatakan, "Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau anda enggak bisa perbaiki dalam waktu setahun, ada kemungkinan besar pegawai dirumahkan."

Peringatan ini menunjukkan ketegasan Purbaya untuk memperbaiki sistem manajemen di Bea Cukai. Jika perilaku buruk pegawai tidak berubah, ada peluang Direktorat Jenderal Bea Cukai akan dibubarkan dan digantikan oleh lembaga pengawasan lain.

Rencana Perbaikan Direktorat Jenderal Pajak

Selain fokus pada Bea Cukai, Purbaya juga menjelaskan rencana perbaikan untuk Direktorat Jenderal Pajak. Namun, ia belum mengungkapkan detail mengenai mekanisme perbaikan tersebut.

"Ancaman saya ke Bea Cukai kan serius, kalau mereka main-main kita hantam, sama juga ke pajak juga sebentar lagi akan ada perbaikan yang amat signifikan," ungkap Purbaya.

Diharapkan, perbaikan ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak serta bea cukai di Indonesia.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Insiden Perampokan Rumah Uya Kuya