Selasa, 02 DESEMBER 2025 • 20:26 WIB

Peringatan Banjir Bandang dan Longsor di Jawa Barat

Author

Fiddy Anggriawan

Walhi Jawa Barat mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya potensi bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya. Situasi ini diperkirakan bisa lebih parah jika dibandingkan dengan kejadian serupa di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menegaskan bahwa provinsi ini sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, yang semakin diperburuk oleh kerusakan lingkungan.

Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana

Jawa Barat diketahui sebagai provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam, tidak hanya banjir dan longsor. “Bencana ekologis tersebut sangat mungkin bisa terjadi serupa di Jawa Barat, bahkan alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua,” kata Wahyudin Iwang.

Salah satu penyebab utama dari potensi bencana ini adalah meningkatnya kerusakan lingkungan. Dipaparkan bahwa pemerintah belum menerapkan langkah-langkah yang cukup efektif dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan.

Anehnya, banyak usaha tambang yang izinnya sudah habis, tetapi masih aktif beroperasi. Hal ini hanya menambah ancaman bencana di kawasan yang sangat rawan.

Penurunan Tutupan Hutan

Menurut data yang dihimpun Walhi, tutupan hutan di Jawa Barat mengalami penurunan yang signifikan selama periode 2023-2025, mencapai 43 persen dari total kawasan hutan. Pengelolaan yang kurang baik oleh Perum Perhutani dan BBKSDA menjadi salah satu faktor.

Wahyudin menegaskan bahwa banyak lahan hutan yang beralih fungsi jadi area tambang, wisata, dan proyek pengembangan lainnya. “Kawasan konservasi telah terus menyusut bahkan terdapat kegiatan bangunan di area konservasi, dan itu ironi sekali,” ungkapnya.

Perubahan fungsi lahan yang masif, termasuk daerah persawahan, tentunya berimbas pada penurunan daya serap air. Akibatnya, risiko bencana banjir dan longsor meningkat secara signifikan di kawasan tersebut.

Tindakan Pemerintah dan Upaya Pemulihan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kerusakan hutan di provinsi ini sudah mencapai 80 persen. “Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak,” ujarnya.

Didi menambahkan bahwa pada Desember 2025, Pemprov Jabar akan mulai menangani kerusakan hutan secara serius. Masyarakat pun akan dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, di mana setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga.

Dalam program pemulihan ini, setiap pekerja akan mendapatkan upah Rp50 ribu per hari untuk menanam dan merawat pohon. Jenis pohon yang akan ditanam termasuk varietas yang tidak dapat ditebang dan pohon produktif yang bermanfaat dalam jangka panjang.