Keluarga Cendana Tanggapi Kontroversi Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional
Keluarga cendana memberikan tanggapan terkait pro dan kontra penetapan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Penetapan ini dilakukan pada tanggal 10 November 2025, bersamaan dengan sembilan tokoh lainnya.
Baca juga: Apple Belum Ajukan Izin Penjualan iPhone 17 di Indonesia
Siti Hardiyanti Rukmana, atau akrab disapa Tutut Soeharto, menyatakan bahwa masyarakat kini lebih pintar dalam menilai sejarah dan peran Soeharto selama 32 tahun masa pemerintahannya.
Tutut Soeharto menyatakan bahwa masyarakat saat ini memiliki kemampuan untuk menilai tindakan Soeharto tanpa perlu adanya pembelaan dari keluarga. "Saya rasa rakyat sudah makin pintar, mas, apalagi wartawan, pintar-pintar kabeh, bisa melihat apa yang bapak lakukan, bisa menilai sendiri," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menambahkan bahwa pro dan kontra terhadap penetapan Soeharto adalah bagian alami dari kehidupan berdemokrasi. "Jadi boleh-boleh saja kok kontra tapi juga jangan ekstrem gitu, yang penting kita jaga kesatuan dan persatuan," tuturnya.
Tutut meminta pihak-pihak yang tidak setuju untuk tetap mempertimbangkan jasa-jasa Soeharto selama menjabat. Penting untuk memahami perjuangan Soeharto untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Teknologi Visual untuk Pengalaman Menonton yang Lebih Akurat
Dalam kesempatan tersebut, Tutut menyampaikan rasa syukur keluarga atas pengakuan yang diberikan pemerintah. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pengingat akan jasa-jasa Soeharto dalam pembangunan Indonesia.
Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersamaan dengan sembilan tokoh lain, termasuk Abdurrahman Wahid dan Mochtar Kusumaatmadja. Penetapan ini menjadi momen penting dalam sejarah perpolitikan Indonesia.
Meski banyak kalangan yang menyampaikan pandangan kontra, Tutut tetap optimis akan adanya penilaian yang objektif dari masyarakat. Pengakuan tersebut bukan hanya sekadar gelar, tetapi merupakan pengakuan atas kontribusi Soeharto di masa lalu.
Masyarakat modern diharapkan mampu mengolah informasi secara kritis, terutama mengenai sejarah pemerintahan masa lalu. Kesadaran akan peranan sejarah dalam konteks demokrasi sangatlah penting.
Dalam era informasi saat ini, rakyat tidak hanya menjadi konsumen berita, tetapi juga memiliki peran dalam mengevaluasi pemimpin dan kebijakan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tutut yang percaya akan kecerdasan masyarakat.
Pro dan kontra adalah hal yang wajar, namun pemahaman yang mendalam mengenai sejarah diharapkan dapat menjembatani perbedaan pandangan dan menciptakan dialog yang konstruktif.
Baca juga: Pertemuan Presidenn Prabowo dengan Serikat Pekerja Bahas RUU dan Aksi Demonstrasi
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: