Kamis, 06 NOVEMBER 2025 • 23:05 WIB

Jawa Barat Terapkan Kebijakan Work From Home untuk ASN

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dimulai setiap Kamis mulai 6 November 2025.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tunjangan kinerja ASN akan disesuaikan dengan beban kerja dan risiko yang dihadapi.

Implementasi Kebijakan WFH

Kebijakan WFH yang diterapkan di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja ASN tanpa mengurangi tanggung jawab profesional mereka.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa meskipun ASN bekerja dari rumah, mereka tetap harus memenuhi target yang telah ditetapkan dalam sistem kinerja yang jelas dan terukur.

Efisiensi dan Manfaat dari Kebijakan

Gubernur Dedi menyatakan bahwa kebijakan ini dapat memberikan berbagai keuntungan, termasuk efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti listrik dan air.

Dalam konteks kemacetan, Dedi juga menyoroti potensi untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar, yang merupakan isu utama bagi masyarakat selama ini.

Dampak Kebijakan terhadap ASN dan Pelayanan Publik

Melalui penerapan kebijakan WFH, Dedi Mulyadi mengimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk mempertimbangkan langkah serupa demi efektivitas anggaran serta peningkatan kinerja ASN.

Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu, karena ASN yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan hadir di kantor.