Bahlil Lahadalia Usulkan Semua Mantan Presiden Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Bahlil Lahadalia Usulkan Semua Mantan Presiden Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar semua presiden yang pernah menjabat di Republik Indonesia memperoleh gelar pahlawan nasional. Usulan ini mengemuka di tengah penolakan pemberian gelar kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Baca juga: Penangkapan Direktur Lokataru, Isu Kebebasan Sipil di Indonesia

Bahlil mengemukakan pendapatnya usai rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia beranggapan bahwa jasa para mantan presiden perlu dihargai sebagai kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Bahlil Lahadalia, dalam sebuah pernyataan, menyarankan agar semua tokoh bangsa, termasuk mantan-mantan presiden, mendapatkan gelar pahlawan nasional. "Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya," ujarnya.

Di dalam daftar 40 nama kandidat pahlawan nasional yang dikumpulkan oleh Kementerian Sosial, terdapat nama Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Bahlil juga mendorong BJ Habibie untuk dipertimbangkan sebagai kandidat pahlawan nasional.

Ia menegaskan pentingnya mempertimbangkan jasa yang telah diberikan oleh para presiden ini. "Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional," tambah Bahlil.

Baca juga: Kericuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Tindakan Massa

Jasa Soeharto dan Penolakan Terhadap Gelar

Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM, menanggapi penolakan terhadap gelar pahlawan bagi Soeharto. Ia menyatakan bahwa jasa-jasanya selama 32 tahun memimpin bangsa layak mendapatkan pengakuan, menyatakan, "Negara ini, kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya."

Bahlil menunjukkan bahwa Soeharto sukses membawa Indonesia dari inflasi ekstrem ke situasi yang lebih stabil. "Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga," jelasnya.

Namun, penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto datang dari 500 aktivis dan akademisi. Mereka menyatakan keberatan melalui deklarasi di Jakarta, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pemberangusan kebebasan berpendapat.

Kritikan Terhadap Pemerintahan Soeharto

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menguraikan alasan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Ia menekankan bahwa pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade dipenuhi pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi.

"Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik," ungkap Usman dalam sesi wawancara.

Ia juga menambahkan, "Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto," menunjukkan bahwa semua faktor ini membuat gelar tersebut tidak layak diterima oleh Soeharto.

Baca juga: Manchester United dan Manchester City Mengincar Kiper Baru Menjelang Penutupan Bursa Transfer