Jumat, 26 SEPTEMBER 2025 • 13:46 WIB

Penyelidikan Kasus Dugaan Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Indonesia

Author

Fiddy Anggriawan

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sedang membantu penyelidikan kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Penanganan utama dilakukan oleh Polda setempat untuk memastikan bahwa keamanan pangan di wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik.

Asistensi Bareskrim Polri dalam Penyelidikan

Brigjen Helfi Assegaf, Dirtipideksus Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa penanganan keracunan makanan ini merupakan tanggung jawab penuh Polda dan Polres masing-masing. 'Kita melakukan asistensi proses penanganannya, supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,' ujarnya.

Fokus penyelidikan ini adalah memastikan pengamanan makanan dari hulu hingga hilir. Helfi menambahkan, 'Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi tentu muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG.'

Dukungan dari Legislatif

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi langsung terkait kasus keracunan ini. Ia menyatakan, 'Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan.'

Dasco menjelaskan pentingnya transparansi dan ketelitian dalam setiap langkah investigasi agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Dia menekankan bahwa penyelidikan yang cermat bisa membawa kejelasan untuk masyarakat.

Tim Khusus Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa tujuan tim ini adalah memberikan penjelasan yang kredibel kepada masyarakat.

'Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM,' jelas Dadan. Melalui langkah ini, diharapkan isu tidak berdasar dapat ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi lebih jelas.