Yusril Soal Kementerian HAM di Era Prabowo: Ilham dari Gus Dur?

Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Istimewa)

HYPEVOX – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Di sebuah acara peringatan Hari HAM sedunia, Yusril menyampaikan pendapat yang cukup menarik mengenai keberadaan menteri ini di kabinet saat ini. Ia menganggap langkah Prabowo untuk membentuk kembali Kementerian HAM patut diapresiasi, bahkan mungkin terinspirasi dari sosok Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau lebih akrab disapa Gus Dur.

Yusril menilai pentingnya Kementerian HAM dalam konteks pemerintahan Prabowo yang baru saja terpilih. Dia menjelaskan bahwa saat Gus Dur menjabat, ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian HAM sebagai entitas yang berdiri sendiri, dan itu sangat bersejarah. Dalam pandangannya, kehadiran kembali kementerian ini menunjukkan bahwa Prabowo menghargai dan melanjutkan warisan penting yang dibawa oleh Gus Dur.

Inspirasi dari Gus Dur?

Di sela sambutan dalam acara puncak peringatan Hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam, Yusril mengungkapkan, “Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau, mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yusril percaya akan hubungan erat antara kebijakan pemerintah saat ini dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur berkenaan dengan hak asasi manusia.

Di era kepemimpinan Gus Dur, jabatan Menteri HAM dijabat oleh aktivis HAM dari Aceh, almarhum Dr. Hasbullah Saad. Menurut Yusril, upaya Prabowo menghadirkan kembali kementerian ini adalah suatu langkah yang inovatif. Mungkin Prabowo ingin kembali menekankan perlindungan HAM di Indonesia dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang dalam aktivisme sosial.

Aktivisme di Era Prabowo

Saat ini, Menteri HAM dipegang oleh Natalius Pigai, seorang aktivis dari Papua. Yusril menggambarkan sosok Pigai sebagai individu yang memiliki tugas tidak mudah dalam memajukan dan melindungi HAM di Indonesia. “Kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua,” ungkap Yusril. Penempatan Pigai di posisi ini menggambarkan upaya Prabowo untuk memperluas perspektif perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di pulau Jawa.

Yusril pun menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan isu-isu HAM yang dihadapi saat ini. Dia percaya, dengan adanya kementerian ini yang dipimpin oleh seorang aktivis, diharapkan akan lebih banyak perhatian kepada penanganan kasus-kasus HAM di tingkat masyarakat.

Tantangan di Depan

Namun, Yusril tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang ada di era kepemimpinan Prabowo. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah, yaitu hukum dan ekonomi. Menurutnya, kedua aspek ini sangat saling terkait dan perlu ditangani dengan serius agar Indonesia dapat maju lebih baik.

Dia mencontohkan, jika situasi hukum di Indonesia tidak stabil, maka akan membuat investor ragu untuk berinvestasi di Tanah Air. Dengan kata lain, kesehatan hukum berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Yusril mencerminkan harapannya agar pemerintah dapat segera menemukan solusi dalam mengatasi persoalan hukum yang ada.

Kementerian HAM: Harapan untuk Masa Depan

Dalam pandangan Yusril, keberadaan kembali Kementerian HAM ini memberikan harapan baru bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kehadiran Pigai di kursi menteri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu HAM yang penting dan mendesak untuk dibahas saat ini.

Dia percaya, dengan adanya kementerian ini, masyarakat akan lebih akrab dengan isu-isu hak asasi dan perlindungan hukum. Selanjutnya, kita semua berharap bahwa kementerian ini bisa berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik, di mana hak setiap individu dihormati dan diperjuangkan.