Kenaikan PPN 12%, Gerindra: Diinisiasi oleh PDI Perjuangan!

Ilustrasi Pajak (Freepik)

HYPEVOX – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Indonesia mulai menggulirkan perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi sorotan televisi, media sosial, dan di berbagai diskusi kita sehari-hari. Tentunya, kenaikan ini akan berdampak pada harga barang dan jasa yang kita gunakan. Jadi, siap-siap saja untuk lebih bayar di kasir, ya!

Jadi, PPN ini adalah pajak yang dibebankan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Tahun depan, tepatnya 1 Januari 2025, rencananya tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12%. Berbagai pihak pun mulai memberikan respons, baik dukungan maupun penolakan atas rencana ini. Salah satu partai politik yang ikut berkomentar adalah Partai Gerindra, dengan Wihadi Wiyanto sebagai salah satu juru bicaranya.

Gerindra Angkat Bicara

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Wihadi Wiyanto, bilang kalau wacana kenaikan PPN 12% itu sebenarnya udah diatur dalam Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Jadi, ini adalah keputusan dari DPR periode 2019-2024 yang diinisiasi oleh PDIP. Jadi, udah ada aturannya, guys!

“Kenaikan PPN 12%, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu 22 Desember 2024.

Wihadi menambahkan bahwa setiap kebijakan yang diambil tentu memiliki konsekuensi. Jadi, penting untuk memperhatikan dampak dari kenaikan PPN ini terhadap daya beli masyarakat. Sebab, jika harga barang melambung tinggi justru akan membuat masyarakat kecewa. Dan kita tahu sendiri, pemuda dan milenial sangat sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dompet mereka.

Reaksi Masyarakat: Pro dan Kontra

Seperti halnya banyak kebijakan lainnya, kenaikan PPN ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Di satu sisi ada mereka yang menganggap bahwa kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat pendapatan negara. BEM SI contohnya, mereka akan melakukan demo besar jika rencana kenaikan ini tetap dilanjutkan. Mereka berpandangan, kenaikan PPN bisa menghimpit rakyat yang sudah susah.

Di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung, misalnya dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang memberikan dukungan untuk kenaikan PPN menjadi 12%. Kelompok ini berargumen bahwa pendapatan yang dihimpun dari pajak bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tanya: Kenapa Harus Kenaikan PPN?

Sering kali kita bertanya-tanya, kenapa harus naik? Apakah ada cara lain yang lebih efisien untuk mendapatkan pendapatan negara? Menurut Pemerintah, kenaikan ini merupakan terobosan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang ada, termasuk menghadapi dampak global yang cukup berisiko. Tidak hanya itu, kenaikan PPN juga berfungsi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang kita semua butuhkan.

Namun, masyarakat bukannya tidak merasakan dampaknya. Dengan harga barang yang pasti akan meningkat, beberapa orang mempertanyakan apakah itu benar-benar langkah yang tepat. Selama ini saja, sudah banyak barang sehari-hari yang harganya melambung tinggi.

Kondisi Ekonomi dan Solusi Alternatif

Kondisi ekonomi juga semakin menambah rumit masalah ini. Banyak orang berpendapat bahwa pemerintah harus berhemat dan melakukan pengawasan ketat terlebih dahulu, alih-alih hanya mengandalkan pajak untuk menaikkan pendapatan negara. PGI menyatakan bahwa lebih baik mengupayakan efisiensi dan penghematan sebelum menaikkan pajak.

Kita semua tahu, dewasa ini pengentasan kemiskinan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harusnya lebih diutamakan. Mungkin ada solusi lain seperti meningkatkan efisiensi pajak yang sudah ada, daripada memaksa rakyat untuk membayar lebih.

Kesimpulan: Pandangan ke Depan

Kenaikan PPN 12% selalu menimbulkan banyak opini. Bagaimana pun juga, kebijakan ini akan memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi, keputusan ini tentunya bukan hal sepele dan perlu dibicarakan lebih jauh.

Kita harap, semua pihak dapat saling mendengarkan potensi dampak yang ada serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Kita sebagai masyarakat harus terus berpartisipasi dalam proses ini sambil mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam setiap kebijakan yang diambil.