Puan Maharani Desak Perlindungan untuk Selebgram Ditahan di Myanmar

HYPEVOX – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memberikan perlindungan kepada selebgram yang ditahan di Myanmar karena diduga mendanai pemberontakan.

Permintaan ini disampaikan Puan saat konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta, menekankan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya di luar negeri.

Pentingnya Evakuasi WNI di Luar Negeri

Dalam pernyataannya, Puan Maharani menekankan pentingnya evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di daerah konflik. “Kalau itu tadi ada satu konten kreator yang kemudian masih dicari atau belum, masih harus dievakuasi,” ujarnya.

Puan menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warganya yang terjebak dalam situasi berbahaya. “Apalagi kalau di daerah konflik, semua warga negara yang berada di daerah konflik, tentu saja negara wajib untuk dilindungi,” tambahnya.

Kondisi Selebgram yang Ditahan

Puan Maharani juga merespons informasi dari Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, mengenai penahanan selebgram tersebut. Abraham mengungkapkan bahwa selebgram itu ditahan oleh junta militer Myanmar dan dituduh telah membiayai pemberontakan di negara tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, terkait situasi yang dialami selebgram itu. “Bahwa ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintah Myanmar,” kata Abraham, meminta agar selebgram itu segera diperjuangkan untuk kembali ke Indonesia.

Respons Pemerintah dan Upaya Perlindungan

Menanggapi desakan Puan dan anggota DPR lainnya, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah perlindungan bagi WNI, terutama yang berada di daerah konflik. Kementerian Luar Negeri pun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang di Myanmar untuk mengatasi situasi ini.

Merujuk pada pengalaman sebelumnya, evakuasi WNI dari daerah konflik seperti ini membutuhkan kecepatan dan kemauan dari pemerintah untuk memastikan keselamatan warganya. Situasi ini menjadi pengingat pentingnya perhatian pada keselamatan dan hak-hak warganya di luar negeri.