DPR Tekankan Pentingnya Akses Bantuan Bencana dari Diaspora Aceh

DPR Tekankan Pentingnya Akses Bantuan Bencana dari Diaspora Aceh

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan perlunya mempercepat pengiriman bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia ke Indonesia tanpa terhambat proses birokrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengan pemerintah yang membahas penanganan bencana di Sumatera.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Kembali Bekerja di Kantor Setelah Pencabutan Instruksi WFH

Dasco meminta pemerintah untuk memberikan akses yang lebih lancar terhadap bantuan, yang mencakup barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan gula pasir.

Diskusi Mengenai Kewenangan Pengiriman Bantuan

Rapat tersebut berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, di mana Dasco menanyakan penyebab terhambatnya bantuan dari warga Aceh di Malaysia. "Saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa, Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini," katanya.

Menanggapi pertanyaan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengawasan pengiriman bantuan berada di tangan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara instansi terkait agar bantuan segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Pertemuan Presidenn Prabowo dengan Serikat Pekerja Bahas RUU dan Aksi Demonstrasi

Rincian Bantuan yang Diterima

Tito mengungkapkan bahwa bantuan yang sedang dibahas meliputi 3.000 liter minyak goreng senilai Rp 1 miliar, 5.000 dus makanan siap saji, serta 3.000 karung pakaian baru. Selain itu, terdapat bantuan berupa 1 miliar Al-Qur'an dan perlengkapan toilet senilai Rp 4,8 miliar yang sedang dipersiapkan untuk pengiriman.

"Nah, ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang," imbuh Tito yang menyoroti bahwa perizinan masih memerlukan izin dari kementerian teknis terkait.

Usulan untuk Memfasilitasi Pengiriman Bantuan

Dasco mengusulkan agar proses pengiriman bantuan dilakukan secara cepat dan meminta bantuan dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat langkah tersebut. "Ini kan cuma pengiriman satu kali? Sumbangan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia," jelasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang hadir dalam rapat menyatakan keprihatinan mengenai komoditas beras yang dianggap sensitif. Ia menyarankan agar bantuan tersebut bisa diuangkan, mengingat saat ini ada ekspor yang sedang berlangsung.

Baca juga: Pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024