Penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah atau puasa 2026 di Indonesia diprediksi tidak akan serentak. Ini disebabkan oleh metode penentuan bulan yang berbeda antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Baca juga: Olah TKP Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni, Polisi Kembalikan Beberapa Barang
Sampai saat ini, NU belum mengumumkan resmi tanggal 1 Ramadhan, sementara Muhammadiyah telah menetapkan tanggal puasa lebih awal. Pada akhirnya, kepastian ini akan ditentukan dalam sidang isbat pemerintah.
Metode Penentuan Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama belum memberikan pengumuman resmi mengenai tanggal 1 Ramadhan 2026. Organisasi ini tidak menetapkan awal bulan Hijriah secara mandiri dan mengikuti keputusan pemerintah yang ditetapkan dalam sidang isbat.
Lembaga Falakiyah PBNU melakukan perhitungan dengan metode hisab jama’i. Pembacaan menunjukkan bahwa ijtimak terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.02 WIB, dengan posisi hilal berada di minus 1 derajat 44 menit.
Mengingat hasil perhitungan tersebut, bulan Sya’ban akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadhan diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Baca juga: Rumor iPhone 17 Series Tanpa Slot SIM Tray: Siapakah yang Akan Mengadaptasi eSIM?
Perhitungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Prinsip yang digunakan dalam sistem ini adalah kesatuan hari dan tanggal secara global. Untuk penentuan bulan baru, KHGT menerapkan parameter hisab dengan syarat elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat saat matahari terbenam.
Menurut perhitungan Muhammadiyah, konjungsi akan terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 12.01 GMT. Mereka menyimpulkan bahwa tanggal awal puasa adalah 18 Februari 2026 berdasarkan parameter yang ditetapkan.
Mengapa Terjadi Perbedaan?
Perbedaan pada penetapan awal puasa 2026 ini muncul akibat berbagai pendekatan metodologis yang diterapkan. NU mengkombinasikan metode hisab dan rukyat, serta selalu mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat.
Sebaliknya, Muhammadiyah menggunakan hisab murni yang berdasarkan pada kalender global yang telah ditetapkan. Meskipun kedua organisasi ini sama-sama mengandalkan perhitungan astronomi, namun kerangka fikih dan metodologi yang mereka gunakan berbeda.
Perlu dicatat bahwa keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat yang dilaksanakan pada 17 Februari 2026 akan menjadi acuan nasional. Ini sementara Muhammadiyah sudah lebih dahulu menetapkan tanggal puasa pada 18 Februari 2026.
Baca juga: Kerusuhan Pecah di Bandung, Gas Air Mata Diluncurkan oleh Aparat
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: