Pencairan Dana Darurat untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Segera Dipercepat

Pencairan Dana Darurat untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Segera Dipercepat

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera mencairkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Pencairan dana ini dianggap krusial untuk mendukung pemulihan daerah yang terdampak bencana.

Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China: Diplomasi Dalam 8 Jam

Dalam pernyataannya setelah konferensi pers Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito menekankan bahwa pencairan harus dilakukan cepat dan tepat waktu demi mempercepat rehabilitasi.

Pentingnya Transfer Keuangan Daerah

Tito Karnavian berharap pencairan TKD untuk ketiga provinsi tersebut dapat segera terealisasi. Ia meminta, 'kalau bisa transfer keuangan daerah di tiga provinsi dan kabupaten/kota di tiga provinsi ini secepat mungkin untuk direalisasikan.'

Tito menegaskan bahwa alokasi TKD harus jadi prioritas utama, terlebih bagi Aceh yang mengalami kerugian signifikan akibat bencana. Ia menyebut, 'Kalau Aceh mungkin separuhnya-lah, karena Rp 800 miliar untuk Provinsi Aceh. Kalau bisa separuhnya, Rp 400 miliar itu pasti akan kencang.'

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang paling membutuhkan dukungan anggaran. Tito mencatat anggaran sebesar Rp72 miliar diperlukan untuk pemulihan fasilitas pemerintah dan mendukung kegiatan pembersihan pascabencana.

Baca juga: Manchester United Resmi Rekrut Kiper Senne Lammens, Akhiri Pencarian Emiliano Martinez

Dukungan Dari Partai Politik

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, memastikan dukungan partainya bagi pengembalian TKD secara penuh untuk daerah yang terdampak. 'Kami mendukung sekali bahwa kalau bisa dikembalikan sepenuhnya,' tuturnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya pemerintah daerah bersiap menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana. Sitorus menambahkan, 'Keterlambatan respons pemerintah pusat dan daerah pada bencana tahun lalu menjadi bukti nyata dampak keterbatasan anggaran.'

Sitorus menegaskan bahwa negara yang rawan bencana harus memiliki anggaran yang disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Ia mendorong agar alokasi khusus untuk kesiapsiagaan dan tanggap bencana menjadi perhatian utama.

Usulan Efisiensi Program Anggaran

PDIP mengusulkan agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada program-program lain demi pengembalian TKD. Sitorus menjelaskan, 'kami berharap efisiensi itu dilakukan untuk program-program yang lain dulu, ya.'

Usulan ini menunjukkan perhatian partai terhadap situasi anggaran dan pentingnya alokasi dana yang terfokus untuk kebencanaan. Ia berharap pemerintah menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap bencana.

'Saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya, tidak saja untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk perlindungan-perlindungan di masa depan,' tutupnya.

Baca juga: Pertemuan Presidenn Prabowo dengan Serikat Pekerja Bahas RUU dan Aksi Demonstrasi