Tanggapan Menkeu Purbaya Terhadap Gelombang Kritik Pencalonan Thomas Djiwandono di BI

Tanggapan Menkeu Purbaya Terhadap Gelombang Kritik Pencalonan Thomas Djiwandono di BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini tengah menghadapi gelombang kritik terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, untuk posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Banyak ekonom menentang langkah ini, berpandangan bahwa posisi seharusnya diisi oleh pejabat karir di dalam bank sentral.

Baca juga: Kasus Brimob Melindas Pengemudi Ojek Online Masuki Jalur Pidana

Purbaya menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan bahwa kedekatan politik Thomas tidak akan mempengaruhi independensi BI. Beliau menegaskan bahwa keputusan dalam BI diambil secara kolektif dan tidak bergantung pada satu individu saja.

Kontroversi di Balik Pencalonan Thomas Djiwandono

Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI telah memunculkan berbagai pro dan kontra. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa kedekatannya dengan politik dan posisinya sebagai bendahara umum Partai Gerindra mengancam independensi bank sentral.

Ekonom Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, 'Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI adalah kemunduran pasca reformasi 98.'

Ia menambahkan bahwa kehadiran Thomas di BI bisa dianggap sebagai bentuk intervensi fiskal. 'Masuknya Thomas Djiwandono ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter,' ujarnya, menegaskan pentingnya pengalaman yang relevan di posisi tersebut.

Baca juga: Calvin Verdonk Hampir Bergabung dengan Lille, Klub Terkenal Prancis yang Penuh Talenta

Purbaya Jamin Independensi BI

Menanggapi kritik ini, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Thomas diperkirakan akan mundur dari posisinya di Partai Gerindra setelah resmi bekerja di BI. 'Dia tidak akan di Gerindra lagi, kalau dugaan saya ya, atau di Gerindra pun di belakang,' tegas Purbaya.

Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan di BI melibatkan banyak individu. 'Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya,' tuturnya.

Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan BI, Purbaya berharap ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sebagaimana disarankan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pentingnya Keputusan Kolektif di BI

Independensi BI sangat bergantung kepada sikap kolektif di dalam lembaga tersebut. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan bahwa keterlibatan politik harus diminimalisir agar stabilitas moneter terjaga.

Dia menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan investor. 'BI tetap independen bila dewan gubernur bekerja kolektif,' jelasnya.

Mengutip pandangan lain, ekonom Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas berpendapat bahwa jika Thomas mampu mendukung praktik transparansi dan menjaga jarak dari agenda fiskal jangka pendek, pencalonannya tidak akan merugikan independensi BI.

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa bagi Polisi yang Terluka