Pembahasan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 Hampir Final

Pembahasan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 Hampir Final

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sudah mendekati finalisasi. Namun, masih ada perbedaan nominal antara pihak pengusaha dan pekerja yang perlu diselesaikan.

Baca juga: Penangkapan Direktur Lokataru: Kritikan Mengalir dari Komnas HAM dan DPR

Pramono menjelaskan bahwa inisiatif penetapan UMP Jakarta 2026 terus berjalan dan akan segera dirampungkan. Dalam minggu ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembicaraan khusus untuk mencapai kesepakatan.

Proses Pembahasan UMP Jakarta 2026

Pada hari Senin, 8 Desember 2025, Pramono menyatakan bahwa proses penetapan UMP Jakarta 2026 memasuki tahap akhir. Ia menambahkan bahwa ada kisaran angka yang perlu disepakati.

Pramono mencatat, 'Jadi pembahasan sudah hampir final, dan kan memang ada range yang... dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan.'

Perbedaan Nominal antara Kelompok Buruh dan Pengusaha

Meski sudah mendekati final, Pramono mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan antara pihak buruh dan pengusaha. Ia menjelaskan bahwa perbedaan ini masih menjadi isu yang perlu diselesaikan.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Demo Sehari Sebelum Aksi

Pramono menuturkan, 'Tetapi belum final, karena memang masih ada dispute perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha.'

Peran Pemprov DKI Jakarta sebagai Penengah

Pramono menegaskan pentingnya Pemprov DKI Jakarta untuk berfungsi sebagai penengah dalam perdebatan ini. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil dapat dirasakan keadilan oleh semua pihak.

Ia menambahkan, 'Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil, dan kami akan memutuskan secara adil itu. Terakhir kalau masih ada, cukup.'

Regulasi UMP yang Sudah Disetujui

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengekspresikan bahwa pembahasan UMP 2026 telah selesai dan regulasi terkait telah ditandatangani.

'Regulasi sudah diparaf (ditandatangani),' ungkap Airlangga saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat, 5 Desember 2025. Pengumuman resmi mengenai kenaikan UMP masih menunggu waktu dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2025.

Baca juga: Keamanan dan Manfaat Lari Malam: Yang Perlu Diketahui