Kepastian Upah Minimum Provinsi 2026: Apa yang Perlu Diketahui

Kepastian Upah Minimum Provinsi 2026: Apa yang Perlu Diketahui

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengonfirmasi bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan sebelum 31 Desember 2025.

Baca juga: Mahasiswa Bertemu Pimpinan DPR: Tuntut Investigasi dan Transparansi Tunjangan

Pengumuman ini sangat krusial karena UMP tersebut harus diterapkan mulai Januari 2026.

Proses Penyusunan Aturan UMP 2026

Yassierli menuturkan bahwa pemerintah sedang menyusun aturan dan skema baru untuk formula UMP yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menjamin keadilan bagi kebutuhan pekerja dan pengusaha.

Ia juga menyampaikan, "Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025. Jadi untuk diterapkan Januari," saat berada di kantornya.

Pemerintah berkomitmen untuk menghormati proses ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pembaruan Skema UMP

Menurut Yassierli, skema UMP yang baru tidak akan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 karena PP tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Manchester United Resmi Rekrut Kiper Senne Lammens, Akhiri Pencarian Emiliano Martinez

Keputusan ini merupakan dampak dari uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan status PP yang tidak lagi berlaku, pemerintah tidak akan terikat untuk mengumumkan UMP pada tanggal 21 November 2025.

"Sekali lagi karena kita sedang menyiapkan PP yang baru, sehingga tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama," tegasnya.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan kebijakan yang lebih relevan dan responsif.

Harapan Terhadap Aturan Baru

Yassierli berharap aturan baru mengenai UMP ini dapat menjadi titik tengah antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Proses penyusunan aturan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga solusi yang berkelanjutan.

"Memang kita ingin PP ini benar-benar siap dan tentu ini kita tidak bisa patok targetnya kapan," katanya, menekankan pentingnya persiapan yang matang.

Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan lintas kementerian dan stakeholders agar aturan dapat segera rampung. "Kita berharap ini beres ya tentu sesegera mungkin," pungkasnya.

Baca juga: Tragedi Penembakan Staf KBRI di Peru, Zetro Leonardo Purba Meninggal Dunia