Duta Besar Jepang untuk PBB, Kazuyuki Yamazaki, baru-baru ini mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk membela posisi Jepang mengenai Taiwan.
Baca juga: Kasus Brimob Melindas Pengemudi Ojek Online Masuki Jalur Pidana
Surat ini ditujukan sebagai tanggapan atas tuduhan dari China terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang dianggap melanggar norma internasional.
Bantahan Terhadap Tuduhan China
Dalam suratnya, Duta Besar Yamazaki menegaskan bahwa pernyataan Takaichi yang disampaikan pada 7 November tidak dimaksudkan seperti yang dituduhkan oleh China.
Ia menambahkan bahwa Jepang tidak berniat mengerahkan Pasukan Bela Diri Jepang ke Taiwan, sebuah isu yang menjadi sorotan Beijing.
Yamazaki juga menerangkan bahwa posisi Jepang mengenai Taiwan tetap konsisten sejak tahun 1972, sesuai dengan Japan-China Joint Communique.
Hal ini mencerminkan sikap Jepang dalam menjaga dialog konstruktif terkait isu perdagangan yang semakin memanas antara kedua negara.
Konflik yang Meningkat Antara Jepang dan China
Pekan lalu, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, mengirim surat komplain mengenai pernyataan Takaichi terkait Taiwan.
Baca juga: Kunto Aji Menyuarakan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Harapan Masyarakat
Fu mengklaim bahwa ucapan Takaichi melanggar hukum internasional dan norma diplomatik, serta menyiratkan niat militer Jepang dalam urusan China.
Ketegangan semakin meningkat ketika Takaichi menyatakan kemungkinan keterlibatan militer Jepang seandainya China menyerang Taiwan.
China mengecam pernyataan tersebut dan menuntut agar Takaichi menarik ucapannya, namun ia menolak permintaan itu.
Respon dan Posisi PBB
Sebagai respons, China telah melarang warganya bepergian ke Jepang dan menghentikan impor produk laut serta penayangan anime dari Jepang.
Masalah Taiwan dianggap sebagai garis merah oleh China, yang berkomitmen untuk menyatukan Taiwan bahkan dengan kekuatan militer jika diperlukan.
Pada Senin (24/11), juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa dialog menjadi penting dalam meredakan ketegangan yang ada.
Dujarric juga menambahinya dengan mengatakan bahwa surat yang dikirim ke PBB akan diproses oleh organisasi tersebut dan semua negara anggota.
Baca juga: Kunto Aji Bicarakan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Masyarakat
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: