Jepang Hadapi Tantangan Besar: Penurunan Populasi yang Mencengangkan

Jepang Hadapi Tantangan Besar: Penurunan Populasi yang Mencengangkan

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, secara tegas menyatakan bahwa penurunan populasi adalah tantangan terbesar yang dihadapi negaranya saat ini.

Baca juga: Polisi Tangkap ‘Profesor R’ Terkait Aksi Demo Ricuh di Jakarta

Ia menggarisbawahi pentingnya tindakan darurat untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

Strategi Populasi yang Komprehensif

Dalam pertemuan perdana Markas Strategi Populasi, Takaichi menyebutkan, "Menyadari bahwa tantangan terbesar yang dihadapi negara kita adalah penurunan populasi, kami telah mendirikan Markas Strategi Populasi untuk mempromosikan tindakan pencegahan secara komprehensif."

Dalam rencana ini, langkah-langkah reformasi besar akan dilakukan untuk mendorong peningkatan angka kelahiran, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi muda dan perempuan, terutama di daerah pedesaan.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan ekonomi regional baru yang dapat menghasilkan nilai tambah, bersamaan dengan upaya untuk mengupayakan koeksistensi dengan talenta asing yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Polisi Tangkap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation karena Diduga Provokasi Anarkis

Dampak Demografi dan Ekonomi

Jepang dikenal sebagai masyarakat super-aged, di mana hampir 30% warganya berusia di atas 65 tahun, situasi ini menciptakan prospek ekonomi yang semakin suram.

Dengan angka kelahiran yang terus menurun, kini tercatat sebesar 1,15, jauh di bawah tingkat penggantian 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan populasi, dampak ini semakin terlihat di komunitas pedesaan.

Pengurangan jumlah populasi ini meningkatkan rasio ketergantungan non-produktif, yang semakin diperparah dengan penurunan jumlah pekerja yang dapat menyokong ekonomi.

Rencana Pengeluaran untuk Keluarga dan Anak

Menanggapi masalah ini, pemerintah Jepang telah mengalokasikan rencana anggaran tahunan sebesar 3,6 triliun yen, atau sekitar Rp 3.836 triliun, untuk paket kebijakan anak dan keluarga.

Paket ini dijanjikan oleh mantan Perdana Menteri Fumio Kishida, dan dijadwalkan mulai berlaku pada tahun fiskal 2026.

Diharapkan peningkatan investasi ini akan menjadi kesempatan terakhir Jepang untuk membalikkan tren penurunan kelahiran sebelum memasuki dekade 2030-an.

Baca juga: Kericuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Tindakan Massa