Kasus Perundungan Siswa SMP di Tangerang Selatan: Fakta dan Tindakan

Kasus Perundungan Siswa SMP di Tangerang Selatan: Fakta dan Tindakan

Kasus dugaan perundungan yang menimpa MH, seorang siswa SMP di Tangerang Selatan, semakin menarik perhatian publik dan pihak berwenang.

Baca juga: Polisi Tangkap ‘Profesor R’ Terkait Aksi Demo Ricuh di Jakarta

Investigasi dari kepolisian dan laporan dari pihak sekolah serta Dinas Pendidikan membongkar detail kasus yang cukup kompleks ini.

Riwayat Izin Sakit dan Dinas Pendidikan

Kepala SMPN Tangerang Selatan, Frida Tesalonik, menyampaikan bahwa MH sudah tujuh kali tidak masuk sekolah sejak awal tahun ajaran baru dengan alasan sakit.

"Memang menurut informasi dari wali kelasnya, anak ini sering tidak masuk, izin sakit dari semenjak bulan Juli, kurang lebih ada tujuh kali," jelasnya.

Absensi ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, meskipun belum ada konfirmasi mengenai surat keterangan dokter yang menyertainya.

Wali kelas juga menambahkan bahwa izin tidak masuk disampaikan hanya melalui pesan chat, yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang keabsahan izin tersebut.

Mediasi dan Respons Sekolah

Setelah laporan kasus bullying pada 21 Oktober 2025, pihak sekolah segera mengadakan mediasi antara keluarga korban dan terduga pelaku.

Baca juga: Pertemuan Presidenn Prabowo dengan Serikat Pekerja Bahas RUU dan Aksi Demonstrasi

Frida menegaskan, "Enggak soalnya pas saat pertama kali diketahui, kami langsung melakukan mediasi," menekankan langkah cepat yang diambil oleh pihak sekolah.

Mediasi ini berlangsung sehari setelah laporan, menghasilkan pernyataan dari orangtua terduga pelaku.

Namun, keluarga korban kembali melapor untuk lanjutan kasus, yang akhirnya diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel.

Kondisi Psikologis Terduga Pelaku

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menjelaskan bahwa terduga pelaku, R, kini mengalami tekanan psikologis akibat situasi ini.

Deden menyatakan, "Kondisinya itu dia dalam tekanan juga. Didampingi DP3KB dan UPTD PPA pendampingan psikologis untuk R," yang menunjukkan dukungan psikologis yang diberikan.

R juga mengungkapkan keinginannya untuk pindah sekolah dan masuk pesantren, namun hal tersebut belum dapat direalisasikan.

Pihak Dinas Pendidikan memberikan opsi pendidikan dari rumah melalui Zoom untuk memastikan hak pendidikan R tetap dijaga di tengah situasi yang tidak baik ini.

Baca juga: Pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024