Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pengiriman tim ke China untuk membahas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dikenal sebagai Whoosh.
Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Teknologi Visual untuk Pengalaman Menonton yang Lebih Akurat
Tim ini bertujuan untuk mendiskusikan rincian pembayaran utang dalam koordinasi dengan pihak berwenang di China.
Rencana Diskusi Utang KCJB
Dalam pernyataannya di Universitas Airlangga, Surabaya, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya mendiskusikan rincian utang KCJB. "Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini diskusi mengenai metode pembayaran masih berlanjut. "Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya," tambahnya.
Pembayaran Utang Menggunakan Uang Sitaan Koruptor
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapan untuk membayar utang KCJB sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Ia berpendapat bahwa perlu melihat manfaat proyek tersebut bagi masyarakat, tidak hanya dari segi anggaran.
Baca juga: Sidang Etik Polri Terkait Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online
"Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita harus bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun, tetapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," ungkap Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta.
Ia juga menambahkan pentingnya proyek tersebut untuk kemudahan transportasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Langkah Konkret untuk Mengatasi Korupsi
Di kesempatan yang sama, Prabowo juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan uang hasil sitaan dari koruptor untuk membayar utang Whoosh. Ia mengecam tindakan korupsi yang merugikan negara.
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," tegas Prabowo.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani korupsi dan memastikan dana yang hilang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Baca juga: Mahasiswa Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran pada 2 September 2025
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: