Mulai 1 Juli 2026, Vietnam akan melarang sepeda motor dan moped berbahan bakar fosil dari pusat kota Hanoi. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin mengkhawatirkan di kota tersebut.
Baca juga: Kunto Aji Menyuarakan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Harapan Masyarakat
Perdana Menteri Pham Minh Chinh telah mengeluarkan instruksi ini, meminta pemerintah kota untuk menyiapkan peraturan baru sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
Respons Terhadap Polusi Udara
Larangan ini merupakan respons dari pemerintah Vietnam terhadap tingkat polusi udara di Hanoi yang semakin parah, bahkan kerap masuk dalam daftar sebagai salah satu kota dengan polusi tertinggi di dunia. Dengan populasi hampir 8,7 juta jiwa, banyak warga yang tergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama.
Saat ini, Hanoi memiliki sekitar tujuh juta sepeda motor dan lebih dari satu juta mobil, dan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi ini turut memperburuk kualitas udara di kota. Data menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Udara (AQI) pada bulan Juli tercatat antara 115 hingga 165, yang tergolong dalam kategori 'buruk' hingga 'sangat buruk'.
Baca juga: Kerusuhan Pecah di Bandung, Gas Air Mata Diluncurkan oleh Aparat
Kekhawatiran Warga
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Hanoi, terutama para pengemudi ojek yang menggantungkan hidupnya pada sepeda motor. Hoang Duy Dung, seorang karyawan yang bekerja di pusat kota, menyatakan, 'Kita membutuhkan transportasi umum yang lebih baik dan lebih banyak dukungan sebelum perubahan besar seperti ini.'
Meskipun banyak yang mendukung upaya untuk mendapatkan udara yang lebih bersih, banyak warga merasakan bahwa infrastruktur transportasi belum memadai. Situasi ini menimbulkan potensi ketegangan sosial jika perubahan dilakukan tanpa persiapan yang cukup.
Inisiatif Lingkungan yang Lebih Luas
Selain pelarangan ini, pemerintah Vietnam berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur pengolahan limbah serta menerapkan sistem pemantauan digital yang lebih ketat. Langkah-langkah penegakan hukum akan diperkuat, dan masyarakat akan mendapatkan insentif untuk melaporkan pelanggaran terkait polusi.
Sementara itu, Kota Ho Chi Minh juga mempertimbangkan langkah-langkah serupa untuk menghadapi masalah kemacetan dan kualitas udara. Langkah ini sejalan dengan tren global di mana beberapa kota di Eropa telah menerapkan pembatasan kendaraan dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan.
Baca juga: Mahasiswa Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran pada 2 September 2025
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
