Pemotongan Dana Transfer ke Daerah: Gubernur Protes, Mendagri Ajak Introspeksi

Pemotongan Dana Transfer ke Daerah: Gubernur Protes, Mendagri Ajak Introspeksi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tegur para gubernur yang mengekspresikan protes terhadap pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta para gubernur untuk tidak pesimis dan introspeksi terhadap pemborosan anggaran yang selama ini terjadi.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Kembali Bekerja di Kantor Setelah Pencabutan Instruksi WFH

Pertemuan yang diadakan di Hotel Pullman, Jakarta Barat, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien untuk menghindari masalah hukum yang dapat merugikan kepala daerah.

Pemotongan Dana TKD Dan Respons Gubernur

Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi baru-baru ini bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai respons terhadap pemotongan dana TKD. Pertemuan berlangsung di Jakarta pada Selasa (7/10/2025) dan merupakan hasil permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Walaupun pemerintah meningkatkan alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun, angka ini masih lebih kecil dibanding alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun. Para kepala daerah merasa kebijakan ini akan berdampak langsung pada pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terlihat dalam audiensi, menunjukkan solidaritas di antara para kepala daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan penolakan keras atas pemotongan anggaran yang dianggap terlalu besar.

Baca juga: Kunto Aji Bicarakan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Masyarakat

Tuntutan dan Ketidakpuasan Gubernur

Sherly Tjoanda menekankan bahwa semua gubernur tidak setuju dengan pemotongan anggaran, terutama terkait beban PPPK dan janji pembangunan infrastruktur. "Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," ujarnya.

Para gubernur melaporkan bahwa pemotongan dana mencapai 20-30 persen di tiap daerah, bahkan di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 60-70 persen. Banyak daerah kini merasa kesulitan menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan.

Sherly menggarisbawahi bahwa jika transfer anggaran dikurangi, banyak program pengembangan daerah akan terpaksa dipotong. "Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan," tambahnya.

Pernyataan Mendagri dan Solusi Yang Diusulkan

Menanggapi berbagai protes tersebut, Tito Karnavian mengajak para gubernur tidak bersikap pesimis terhadap pengurangan anggaran. Ia menjelaskan, "Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan."

Tito menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa pemotongan anggaran seharusnya menjadi momentum introspeksi dalam pengelolaan anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga meminta para gubernur untuk melakukan latihan atas anggaran yang mereka miliki sebagai solusi bagi daerah yang mengalami kesulitan. "Nantinya, daerah yang betul-betul kesulitan pasti bakal dicarikan solusi," tambah Tito.

Baca juga: Keamanan dan Manfaat Lari Malam: Yang Perlu Diketahui