Program Makan Bergizi Gratis: Kritik atas Penyajian dan Potensi Penyimpangan

Program Makan Bergizi Gratis: Kritik atas Penyajian dan Potensi Penyimpangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan serius setelah adanya kritik mengenai penyajian makanan yang dianggap tidak memadai. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai ada penyimpangan dalam pengadaan bahan baku, terutama pada penyajian buah semangka.

Baca juga: Pertemuan Presidenn Prabowo dengan Serikat Pekerja Bahas RUU dan Aksi Demonstrasi

Yeka mengungkapkan kekhawatirannya dengan menyatakan bahwa buah semangka yang dihidangkan diiris tipis layaknya tisu, yang jelas-jelas melanggar prinsip dasar dari program ini yang seharusnya memberikan makanan bergizi bagi anak-anak.

Kritik Terhadap Penyajian Makanan MBG

Yeka Hendra Fatika menyatakan, "Yang terjadi itu adalah permainan di bahan baku. Itu sangat unik. Faktanya banyak beredar, misalnya menu untuk Rp 10.000 porsi tapi buahnya (semangka) tipis banget, seperti tisu ‘wer-ewer’ gitu."

Praktik penyajian semangka yang tidak sesuai standar ini sangat disayangkan, karena melanggar prinsip dasar program MBG. Seharusnya, program ini bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang layak bagi anak-anak, bukan sekadar memberikan snack atau buah yang tidak mencukupi kebutuhan mereka.

Yeka menekankan bahwa jika makanan yang disajikan hanya sebatas buah dan snack yang sangat tipis, sama saja dengan melakukan permainan bahan baku, yang menjadi sebuah pelanggaran dalam program ini.

Baca juga: Google Respon Terkait Masalah Keamanan Gmail dan Aktivitas Phishing

Potensi Korupsi Dalam Program MBG

Walaupun Yeka mengaku bahwa secara sistem, program MBG seharusnya sulit untuk dikorupsi, ia tetap mencemaskan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini terutama terkait dengan pengadaan bahan baku yang kurang transparan.

Dari pandangannya, pengawasan pemerintah yang lemah menjadi salah satu penyebab maraknya penyimpangan ini. Oleh karena itu, ia menyarankan perlunya peningkatan transparansi dan sistem pengawasan yang lebih baik terkait harga bahan baku.

"Makanya pengawasan itu merupakan sebuah keniscayaan," ujar Yeka, menekankan pentingnya infrastruktur pengawasan dalam memastikan keberhasilan program tersebut.

Masalah Verifikasi Harga Bahan Baku

Yeka juga menyoroti permasalahan terkait verifikasi harga bahan baku yang sering kali sulit dipastikan keakuratannya. Ia memberi contoh tentang harga telur yang seharusnya tercatat sesuai harga pasar, namun faktanya sering kali tidak dapat dibuktikan di lapangan.

"Pertanyaan saya: siapa yang bisa menjamin bahwa dia benar-benar beli dengan harga Rp 30.000?" ungkap Yeka, menekankan tantangan dalam memastikan harga yang jujur dan transparan.

Ia menambahkan bahwa bukti tertulis, seperti kuitansi, sering kali tidak dapat menjamin keakuratan harga yang tercatat. Hal ini berpotensi menyebabkan laporan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan merugikan program MBG.

Baca juga: Penyelidikan Penjarahan di Rumah Eko Patrio Dimulai