Prabowo Bakal Hapus Outsourcing yang Dimulai Sejak Era Megawati

Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Mewah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)

HYPEVOX – Outsourcing atau alih daya adalah sistem kerja di mana perusahaan menyerahkan pengelolaan tenaga kerja kepada pihak ketiga. Sistem ini banyak diterapkan di berbagai industri, mulai dari jasa hingga manufaktur. Namun, ekosistem outsourcing sering menuai kontroversi.

Banyak pekerja yang merasa haknya tidak terlindungi dengan baik, dan pengusaha tetap saja diuntungkan. Pasalnya, mereka bisa menghemat biaya dengan menggunakan sistem ini. Meskipun demikian, banyak yang berpendapat bahwa pekerja berhak mendapatkan perlindungan lebih dalam hal hak-hak kerja.

Perjalanan Outsourcing di Indonesia

Outsourcing mulai dikenal di Indonesia pada era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah mendorong penggunaan sistem ini untuk mendukung efisiensi perusahaan.

Ketika itu, industri mengalami perubahan besar, dan pemerintah berpikir bahwa outsourcing dapat mempermudah pengelolaan tenaga kerja. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak kasus PHK dan pelecehan terhadap pekerja mulai terangkat ke permukaan. Ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan keberlangsungan sistem ini.

Prabowo Menghadirkan Penawaran Baru

Presiden Prabowo Subianto kini memiliki rencana untuk menghentikan praktik outsourcing yang ada. Dalam berbagai kesempatan, ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Melalui lembaga ini, Prabowo ingin mengajak para pemimpin serikat buruh untuk memberikan suara mereka dalam menyusun kebijakan terkait ketenagakerjaan. Dia menganggap bahwa dampak positif dari hal ini akan berdampak besar bagi perlindungan pekerja di Indonesia.

Dengan demikian, rencana Prabowo ini tidak hanya sekedar untuk menghapus praktik outsourcing, tetapi juga untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh yang selama ini kurang diperhatikan.

Realitas di Lapangan

Walaupun berencana menghapus outsourcing, Prabowo juga mengingatkan bahwa para pengusaha dan investor juga harus diperhatikan. Menghapus sistem outsourcing dengan serta merta tanpa strategi yang tepat bisa jadi merugikan banyak pihak.

Hal ini mengundang diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana sebuah kebijakan bisa menguntungkan semua pihak, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik untuk semua warga negara.

Bahkan, melihat data yang menunjukkan angka PHK menyentuh 18.610 orang di awal tahun 2025, banyak yang menilai tindakan Prabowo ini sangat tepat. Langkah ini diharapkan bisa menanggulangi problem pemutusan hubungan kerja yang semakin meningkat.

Kedamaian di Hari Buruh

Dalam pidato di Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas sistem outsourcing. Dia berjanji untuk mengupayakan penghapusan sistem ini secara realistis, sehingga memberikan dampak signifikan bagi pekerja.

Selain itu, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional diharapkan menjadi tempat bagi buruh untuk bersuara dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait hak mereka.

Ia juga berkomitmen untuk terus mendialog dengan pihak-pihak yang terkena dampak dari praktik ini, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin sebuah kebijakan ditetapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya di lapangan.