Demo ‘Indonesia Cemas’, Wakil Mendagri Juri Ardiantoro Terima Tuntutan Mahasiswa

HYPEVOX – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menemui massa aksi demo ‘Indonesia Cemas’ di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin lalu. Dalam pertemuan tersebut, Juri menerima 11 tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Detail Pertemuan dan Tuntutan Aksi

Juri Ardiantoro mengungkapkan bahwa ia hadir atas perintah langsung dari Presiden Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sedang menjalani rapat. ‘Pertama saya diminta langsung pak Presiden untuk hadir di sini. Beliau sedang rapat terbatas di Istana, mengagendakan banyak sekali kebijakan penting yang harus dilakukan,’ ujarnya.

Mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan yang diharapkan bisa memberikan dampak nyata bagi kebijakan pemerintah. Juri pun menegaskan, ‘Saya terima 11 poin tuntutan hasil kajian teman-teman. Ini satu respons langsung menerima aspirasi mahasiswa…’ dan menyatakan bahwa semua tuntutan tersebut akan menjadi bahan pembicaraan di Istana.

Sebagian besar tuntutan tersebut mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap perubahan yang dinilai mengancam sejarah dan budaya bangsa. Mereka berharap pemerintah dapat merespons semua aspirasi dalam waktu tiga hari, yang mana Juri menandatangani pernyataan tersebut di hadapan mahasiswa.

Daftar Tuntutan dari Aksi ‘Indonesia Cemas’

Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap upaya pengaburan sejarah dan politisasi yang menguntungkan segelintir elit. Mahasiswa juga mendesak keterlibatan publik yang lebih transparan dalam pembahasan RUU yang dianggap bermasalah.

Kedua, mereka meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh untuk izin pertambangan serta membagikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terkena dampak. Mahasiswa juga menuntut penghentian pembangunan batalion baru di Aceh dan menolak intimidasi terhadap warga sipil.

Tuntutan berikutnya mencakup permintaan untuk merumuskan regulasi mengenai perilaku LGBT dan menolak praktik dwifungsi jabatan yang merusak profesionalisme birokrasi. Tuntutan terakhir meminta pengesahan RUU Perampasan Aset oleh pemerintah dan DPR.

Tuntutan-tuntutan ini dianggap sebagai cerminan kekhawatiran mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dan menjadi harapan untuk membuka dialog lebih lanjut.

Reaksi dan Harapan Masa Aksi

Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Presiden Prabowo menghargai semua aspirasi masyarakat, termasuk dari mahasiswa. ‘Kami akan sampaikan ke Presiden, jadi jangan khawatir tak mungkin kami biarkan,’ ungkapnya.

Kehadiran Juri di lapangan menunjukkan bahwa meskipun situasi serius, dialog dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga. ‘Kami menganggap pentingnya aspirasi dari mana saja, termasuk mahasiswa,’ tambahnya.

Mahasiswa kini menantikan respons dari pemerintah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Harapannya, setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret.