Jumat, 06 MARET 2026 • 15:15 WIB

Langkah Tegas BGN Usai Kasus Pencabulan di Lampung Timur

Author

Edi Hidayat

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memecat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Kesuma, Kabupaten Lampung Timur, menyusul dugaan kasus pencabulan anak.

Keputusan ini diambil setelah laporan resmi diterima, sementara pelaku telah diamankan oleh kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Tindakan Langsung BGN

BGN menegaskan tidak ada toleransi untuk kekerasan, terutama terhadap anak. Tindakan tersebut bertentangan dengan integritas dan tanggung jawab lembaga pelayanan publik.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan, "Begitu kami menerima laporan dan memastikan bahwa pelaku telah diamankan oleh kepolisian, BGN langsung memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Kami tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan mencederai nilai kemanusiaan."

Keputusan ini merupakan respons terhadap pelanggaran moral di institusi yang seharusnya melindungi kepentingan gizi masyarakat.

Dukungan untuk Proses Hukum

Nanik menekankan bahwa BGN akan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Penanganan terlapor diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dalam penyelidikan.

"BGN menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Kami berharap kasus ini dapat diproses secara tuntas sehingga memberikan keadilan bagi korban," kata Nanik.

Pengawasan hukum ini menjadi penting untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Evaluasi Internal dan Kelanjutan Program

Nanik juga mengungkapkan bahwa BGN akan melakukan evaluasi internal terhadap sumber daya manusia di SPPG. Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme seleksi dan pengawasan.

"Kejadian ini menjadi momentum evaluasi bagi kami untuk memperkuat proses seleksi dan pengawasan terhadap seluruh pelaksana program," ujarnya.

Meskipun situasi ini terjadi, BGN memastikan bahwa pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Timur tetap berjalan normal dengan penunjukan pejabat pengganti.