Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 20:55 WIB

Deportasi Warga Palestina dari AS ke Israel Menggunakan Jet Pribadi: Sebuah Tindakan Kontroversial

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan melakukan deportasi warga Palestina dari Amerika Serikat ke Israel dengan menggunakan jet pribadi dalam dua kesempatan terpisah.

Langkah ini menciptakan kehebohan karena biaya operasionalnya yang cukup tinggi, mencapai US$26.000 per jam terbang.

Detail Deportasi Warga Palestina

Penerbangan deportasi pertama dilakukan pada 21 Januari, membawa delapan warga Palestina dari Arizona yang mendarat di Tel Aviv. Menurut laporan dari konsorsium media yang mencakup The Guardian dan +972 Magazine, penerbangan kedua berlangsung pada 9 Februari, namun jumlah penumpang tidak terungkap.

Pesawat yang digunakan memiliki kapasitas 16 kursi, dan harus mengisi bahan bakar di beberapa lokasi seperti New Jersey, Irlandia, dan Bulgaria sebelum akhirnya mendarat di Bandara Ben Gurion.

Operasi penerbangan ini dikelola oleh Dezer Development, sebuah perusahaan properti yang dimiliki oleh Michael Dezer, yang memiliki kewarganegaraan ganda Israel-AS, dan saat ini dikelola oleh putranya, Gil Dezer.

Keterlibatan Pemerintah dan Biaya Operasional

Gil Dezer mengungkapkan kepada The Guardian, 'Saya tidak pernah mengetahui siapa penumpang jet milik saya ketika di sewa oleh pemerintah AS.' Proses penyewaan pesawat dilakukan melalui Journey Aviation, perusahaan yang berbasis di Florida.

Meskipun umumnya pemerintah AS lebih memilih menggunakan pesawat komersial untuk deportasi, langkah ini menimbulkan perhatian karena penggunaan jet pribadi yang dianggap tidak biasa.

Keterlibatan pemerintah Israel dalam pengembalian warga Palestina juga menjadi sorotan, terutama karena deportasi berlangsung ke wilayah yang sedang berada di bawah pendudukan militer.

Tanggapan Resmi dan Kebijakan Deportasi

Middle East Eye sudah menghubungi Departemen Luar Negeri AS serta Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendapatkan keterangan. Pejabat Departemen Luar Negeri menjelaskan, 'Sesuai kebijakan Departemen yang telah lama berlaku, kami tidak membahas isi percakapan diplomatik dan antar lembaga yang bersifat tertutup.'

Departemen Luar Negeri menegaskan pentingnya koordinasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam upaya pemulangan imigran ilegal, sejalan dengan Perintah Eksekutif 14159 yang menekankan perlindungan rakyat Amerika.

Lebih lanjut, departemen tersebut juga menegaskan bahwa pemerintahan Trump secara aktif memprioritaskan deportasi cepat bagi imigran ilegal, terutama yang memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat keamanan perbatasan dan keselamatan publik.