Catatan Terbaru: Penurunan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 23,36 juta jiwa, turun dibandingkan periode sebelumnya.
Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China: Diplomasi Dalam 8 Jam
Persentase penduduk miskin kini mencapai 8,25 persen, berkurang 0,22 persen dari Maret 2025 dan 0,32 persen dari September 2024. Hal ini menggambarkan optimisme dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan signifikan dalam angka kemiskinan nasional, dengan persentase mencapai 8,25 persen pada September 2025. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,36 juta orang, menurun dari 24,06 juta orang pada September 2024.
Amalia menjelaskan bahwa penurunan ini juga terlihat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, angka kemiskinan ada di posisi 6,60 persen, sedangkan di perdesaan tercatat 10,72 persen, menunjukkan perbaikan taraf hidup masyarakat.
Sebagian besar penurunan penduduk miskin terjadi di daerah perdesaan, di mana jumlahnya berkurang sebesar 0,40 juta orang. Penurunan di perkotaan juga terjadi, meski lebih kecil, mencapai 0,09 juta orang.
Ini menunjukkan hasil positif dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menandakan adanya langkah yang tepat menuju perbaikan ekonomi.
Amalia mencatat bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi memiliki peranan penting dalam penurunan tingkat kemiskinan. Data menunjukkan bahwa antara September 2014 hingga September 2025, meskipun ada beberapa kenaikan akibat fluktuasi harga barang, tren kemiskinan secara umum menunjukkan penurunan.
Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Teknologi Visual untuk Pengalaman Menonton yang Lebih Akurat
Tingkat kemiskinan yang tertinggi terjadi pada Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang, dengan kenaikan dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar minyak.
Dalam konteks ini, Amalia menekankan pentingnya strategi kebijakan yang berkelanjutan untuk memastikan perbaikan terus berlanjut. Ini menjadi hal krusial agar dampak negatif dari fluktuasi ekonomi dapat diminimalisir.
BPS terus memantau dan mengevaluasi kondisi ini untuk menyesuaikan langkah-langkah yang diambil demi kesejahteraan masyarakat.
Laporan BPS juga menyajikan data mengenai distribusi penduduk miskin di Indonesia berdasarkan pulau. Amalia mengungkapkan bahwa persentase tertinggi ditemukan di Pulau Maluku dan Papua, mencapai 18,22 persen.
Sementara itu, Pulau Kalimantan melaporkan persentase terendah yaitu 5,02 persen, menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: