Prabowo Rapatkan Barisan dengan Ormas Islam Bahas Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza

Prabowo Rapatkan Barisan dengan Ormas Islam Bahas Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah organisasi masyarakat Islam terkemuka Indonesia ke Istana Kepresidenan guna membahas keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza.

Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Teknologi Visual untuk Pengalaman Menonton yang Lebih Akurat

Pertemuan ini diharapkan memberikan pemahaman lebih jelas tentang posisi Indonesia dalam menangani isu perdamaian di wilayah yang tengah berkonflik.

Agenda Pertemuan di Istana

Pada hari Selasa, 3 Februari 2026, pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, di mana Presiden Prabowo Subianto mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (PBNU).

Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, mengonfirmasi bahwa undangan ini membahas agenda penting terkait Board of Peace (BoP) Gaza.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, juga menyatakan bahwa ia dan Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU, memastikan kehadirannya, mengacu pada undangan yang menyebutkan pertemuan dimulai pukul 14.00 WIB.

Kritik Terhadap Dewan Perdamaian Gaza

Sejak awal, keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza telah menuai berbagai kritik, beberapa pihak meragukan representasi lembaga ini terhadap kepentingan Palestina.

Baca juga: Alexander Isak Bergabung dengan Liverpool: Transfer Mengejutkan di Bursa Musim Panas

Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan ini menunjukkan nuansa neokolonialisme.

Dia menegaskan, 'MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius,' menyoroti keraguan terhadap eksistensi Dewan tersebut.

Pernyataan ini menggambarkan keresahan masyarakat terkait kebijakan luar negeri Indonesia di tengah konflik Timur Tengah.

Peran Indonesia dalam Diplomasi Internasional

Dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi internasional, terutama dalam isu-isu yang melibatkan negara-negara Islam.

Namun, ada kekhawatiran bahwa keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza dapat mengesankan dukungan terhadap kebijakan yang tidak sesuai aspirasi rakyat Palestina.