Senin, 26 JANUARI 2026 • 16:41 WIB

Kebijakan Baru Pajak BUMN: Fleksibilitas dalam Restrukturisasi dan Akuisisi

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memperkenalkan kebijakan baru yang merombak aturan perpajakan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengalihan aset saat melakukan merger dan akuisisi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 ini mulai berlaku pada 22 Januari 2026 dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta transformasi yang lebih baik dalam BUMN.

Perubahan Kebijakan Perpajakan BUMN

Kebijakan baru memperluas definisi mengenai Badan Usaha Milik Negara, yang kini mencakup semua entitas dengan hak istimewa dari negara, meskipun tidak memiliki kepemilikan modal mayoritas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi berbagai aktivitas bisnis BUMN.

Dengan kebijakan ini, penggabungan atau pemekaran usaha diharapkan bisa berjalan lebih lancar dan terencana. Moda baru dalam pemekaran usaha juga diperkenalkan, yang memungkinkan pengalihan aset sebagian tanpa perlu mendirikan perusahaan baru.

Metode baru ini diatur dalam Pasal 392 ayat 7, yang dirancang untuk mengurangi kompleksitas administrasi serta mempermudah proses restrukturisasi di lingkungan BUMN.

Skema Nilai Buku dalam Pengambilalihan

Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah aplikasi skema nilai buku bagi pengambilalihan perusahaan. Pengambilalihan yang memiliki lebih dari 50% saham kini diperbolehkan untuk memanfaatkan nilai buku, dengan syarat tidak ada jual beli atau pertukaran aset dan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN.

Klausul ini bertujuan mempercepat proses akuisisi yang sebelumnya terhambat oleh peraturan yang ketat. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, para investor akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMN.

Pasal 405 ayat 4 juga memberikan perlindungan bagi wajib pajak yang sudah memiliki izin untuk menggunakan nilai buku sebelum diberlakukannya peraturan tersebut, menjamin keamanan hukum dalam skenario restrukturisasi.

Masa Evaluasi dan Pengawasan

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, pemerintah menetapkan periode evaluasi selama tiga tahun yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Evaluasi ini penting untuk mengetahui dampak dan efektivitas kebijakan baru.

Pasal 406A menegaskan bahwa menteri berwenang untuk melakukan penilaian terhadap penggunaan nilai buku selama masa tiga tahun setelah peraturan ini berlaku. Ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi ekonomi yang dinamis.

Penilaian yang obyektif dalam masa evaluasi ini diharapkan bisa memberikan wawasan mengenai pengaruh kebijakan baru terhadap performa BUMN secara keseluruhan, menjadi data penting untuk keputusan di masa depan.