Kamis, 22 JANUARI 2026 • 21:35 WIB

China Menerima Undangan AS untuk Bergabung dalam Dewan Perdamaian Pasca Konflik Gaza

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah China telah menerima undangan dari Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump. Dewan ini bertujuan untuk mengawasi pemulihan dan rekonstruksi Gaza setelah konflik antara Israel dan Hamas.

Meskipun undangan sudah diterima, Beijing belum mengambil keputusan mengenai partisipasinya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa hubungan antara China dan AS tetap stabil meskipun terdapat berbagai tantangan.

Dewan Perdamaian sebagai Solusi untuk Gaza

Ide pembentukan Dewan Perdamaian muncul setelah terjadinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada akhir tahun lalu. Dewan ini dirancang untuk mengkoordinasikan pendanaan, keamanan, dan kebijakan politik di Gaza, serta bekerja sama dengan pemerintah teknokrat Palestina.

Berdasarkan informasi dari Washington, ada potensi untuk memperluas mandat dewan ini agar bisa menangani konflik di berbagai region lainnya. Gedung Putih menyebut ada tawaran untuk keanggotaan selama tiga tahun, dengan biaya sekitar US$1 miliar untuk kursi tetap dalam dewan tersebut.

Respon Internasional terhadap Undangan AS

Selaras dengan undangan kepada China, sejumlah pemimpin dunia lainnya juga mendapatkan tawaran serupa. Ini mencakup Rusia, di mana Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tengah mempelajari detail proposal tersebut.

Beberapa negara, seperti Hongaria, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, dan Argentina, dilaporkan juga diundang oleh Washington. Di sisi lain, penolakan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk bergabung telah memicu reaksi keras dari Trump.

Tanggapan Trump dan Potensi Dampaknya

Terkait penolakan Macron, Trump merespons dengan mengancam akan memberlakukan tarif hingga 200% pada produk seperti anggur dan sampanye Prancis. Ia menyebut, 'Yah, tidak ada yang menginginkannya [Macron], karena dia akan segera lengser dari jabatannya.'

Situasi ini mencerminkan kompleksitas dinamika hubungan internasional, di mana langkah-langkah terkait konflik Gaza berpotensi mempengaruhi kebijakan serta keputusan negara-negara besar di dunia.