Selasa, 20 JANUARI 2026 • 18:34 WIB

Kejagung Sampaikan Dukungan untuk RUU Perampasan Aset yang Baru Dibahas DPR

Author

Fiddy Anggriawan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) memberikan tanggapan positif terkait dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini dianggap penting untuk memperkuat penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa RUU tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam menindak aset yang diperoleh secara melawan hukum.

Dukungan Kejagung Terhadap RUU Perampasan Aset

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menekankan bahwa RUU Perampasan Aset akan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemulihan kerugian negara. Menurutnya, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran yang tak terpisahkan dalam penerapan regulasi ini.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan, Anang menambahkan, 'Kejaksaan sebagai penegak hukum tentunya memandang RUU ini akan sangat membantu dalam penegakan hukum.' Hal ini menunjukkan komitmen Kejagung untuk mendukung inisiatif yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Proses Pembahasan di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memulai pembahasan RUU Perampasan Aset sejak 15 Januari 2026. Proses ini diawali dengan penyusunan naskah akademik yang menjadi fondasi untuk perumusan regulasi yang lebih komprehensif.

Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi III DPR, juga menyatakan komitmen lembaga terhadap partisipasi publik. 'Dalam pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana ini, kami ingin memaksimalkan partisipasi warga negara,' ujarnya saat membuka rapat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Aspek yang Dikaji dalam RUU

Komisi III DPR berencana mengkaji berbagai aspek terkait RUU perampasan aset. Ini mencakup metode perampasan, kriteria aset yang dapat dirampas, hingga jenis-jenis aset tersebut agar hukum yang dihasilkan bisa diterima masyarakat.

Pengkajian yang mendalam ini diharapkan tidak hanya menghasilkan regulasi yang efektif, tetapi juga responsif terhadap dinamika hukum dan sosial yang berlangsung di masyarakat.