Selasa, 20 JANUARI 2026 • 11:27 WIB

Awal Tahun Penuh Tantangan: 1.000 Ton Beras Ilegal Disita di Kepulauan Riau

Author

Fiddy Anggriawan

Kamis lalu, 19 Januari 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan penyitaan terhadap 1.000 ton beras ilegal di Kepulauan Riau. Beras tersebut diselundupkan tanpa prosedur karantina yang layak.

Penyitaan ini tidak hanya menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan nasional, tetapi juga sebuah pengkhianatan terhadap jerih payah petani lokal.

Penyitaan Beras Ilegal

Penyitaan beras ilegal terjadi di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Enam kapal yang terlibat membawa beras dari Tanjung Pinang, yang jelas bukan merupakan daerah penghasil beras.

Lebih dari 345 ton beras yang disita kini berada dalam gudang Bea Cukai, dan akan didistribusikan ke daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau guna mendukung kebutuhan masyarakat.

Dampak Terhadap Sektor Pertanian

Menteri Amran menggarisbawahi bahwa praktik penyelundupan ini berpotensi merugikan kesejahteraan sekitar 115 juta petani di Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas sektor pertanian untuk mendukung upaya swasembada pangan pemerintah.

Amran berkata, 'Distribusi beras dari daerah minim hasil ke daerah surplus adalah indikasi penyelundupan yang tidak bisa dianggap remeh.' Tindakan seperti ini menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Pelanggaran Karantina dan Ancaman Keamanan Pangan

Selain beras, sejumlah barang lain seperti gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih juga disita karena kurangnya sertifikat karantina. Poin ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi.

Amran mengingatkan bahwa risiko penyakit dan hama yang menyertai barang ilegal dapat mengancam keamanan pangan nasional. Ia mencontohkan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang pernah menyebabkan kerugian parah dalam sektor peternakan.