Sabtu, 17 JANUARI 2026 • 09:52 WIB

Jenderal Iran Tegaskan Ancaman untuk Trump Terkait Serangan ke Teheran

Author

Fiddy Anggriawan

Jenderal Mohsen Rezaei dari Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden AS, Donald Trump, terkait potensi serangan ke Teheran. Ia menegaskan bahwa setiap aksi militer akan direspons dengan balasan brutal terhadap pasukan Amerika di Timur Tengah.

Dalam pidato publiknya, Rezaei dengan tegas menyatakan, 'Trump mengatakan tangannya sudah berada di pelatuk. Kami akan memotong tangan dan jarinya.' Dia menekankan bahwa setiap serangan akan membatalkan kemungkinan gencatan senjata.

Pernyataan Tegas Jenderal Mohsen Rezaei

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di depan publik, Mohsen Rezaei menekankan pentingnya sikap Iran menghadapi ancaman dari Amerika. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan militer AS akan menimbulkan konsekuensi yang serius.

Rezaei yang merupakan anggota Dewan Kebijaksanaan Iran mengungkapkan, 'Jika kami bergerak maju, tidak akan ada lagi pembicaraan gencatan senjata.' Pernyataan ini mencerminkan ketegasan Iran dalam situasi yang semakin memanas.

Kesiapan dan Pergerakan Militer AS

Ketegangan ini muncul setelah laporan bahwa Amerika Serikat memindahkan kapal induk ke kawasan Timur Tengah. Sumber militer menyebutkan, berbagai aset militer diwujudkan untuk memberikan opsi bagi Trump jika keputusan untuk menyerang diambil.

Meskipun belum ada kepastian mengenai kapal induk manakah yang dikerahkan, informasi menyebut bahwa itu bisa jadi adalah USS Abraham Lincoln atau armada lain yang baru saja berangkat.

Ketegangan Sosial dan Protes di Iran

Di dalam negeri, Iran sedang dilanda protes yang telah berlangsung lebih dari dua minggu, menambah kompleksitas situasi. Berdasarkan laporan dari Badan Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA), sekitar 2.677 orang telah ditangkap selama aksi unjuk rasa ini.

Mohsen Rezaei, yang dikenal sebagai figur militer berpengaruh dan merupakan mantan Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), memiliki rekam jejak yang dibayangi oleh sanksi dari Departemen Keuangan AS sejak Januari 2020.